Politik Hukum Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Aditya Halimawan, Herlambang Wiratraman, S.H., M.A., Ph.D

2023 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini mengkaji politik hukum atas penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja). Dalam penelitian ini penulis menganalisis terkait Perppu Cipta Kerja diterbitkan untuk mengganti dan mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja) sebagai implementasi dari Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Perppu Cipta Kerja tersebut diterbitkan atas dasar kondisi ekonomi global yang mengancam dan berdampak kepada kondisi ekonomi nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji politik hukum dalam proses penerbitan Perppu Cipta Kerja yang dibentuk sebagai pengganti UU Cipta Kerja atas dasar kewenangan subjektif Presiden sebagaimana diatur Pasal 22 UUD NRI 1945. Dalam penelitian sosio-legal ini menggunakan metode interdisipliner dengan perspektif ilmu lain yaitu ilmu politik dengan politik hukum dan politik ekonomi. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan studi kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel ilmiah lainnya.

Hasil dari penelitian ini yaitu: pertama, Perppu Cipta Kerja dibentuk dengan melanggar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan aspek formil pembentukan perppu lainnya. Kedua, Perppu Cipta Kerja tidak memenuhi aspek kegentingan yang memaksa sebagaimana Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 yang dijabarkan lebih lanjut melalui tiga syarat “kegentingan yang memaksa” dalam Putusan MK Nomor: 27/PUU-VII/2009. Hal ini karena tidak terdapat kedaruratan ekonomi dalam penerbitannya.

This research examines the legal politics behind the issuance of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation (Perppu Cipta Kerja) in Indonesia. The Author analyses the issuance of Perppu Cipta Kerja, which replaced and repealed Law Number 11 of 2022 (UU Cipta Kerja) as an implementation of Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020, which declared UU Cipta Kerja conditionally unconstitutional. Perppu Cipta Kerja was issued based on the global economic conditions that threaten and impact the national economic situation.

The aim of this socio-legal research is to regarding the issuance of Perppu Cipta Kerja, which was formed based on the President’s subjective authority as regulated in Article 22 of the 1945 Constitution of perspectives from political science with legal politics and economics. This research uses secondary data with a literature review, including books, journals, and other scientific articles.

The results of this research are as follows: first, Perppu Cipta Kerja does not fulfill Constitutional Court Decision number: 91/PUU-XVIII/2020 because not all formal aspects are fulfilled as stated in the constitutional review, where the requirements and procedures for the formation of laws apply cumulatively. Second, Perppu Cipta Kerja does not fulfill the aspect of “urgent necessity” in the Constitutional Court Decision number: 27/PUU-VII/2009. This is because there is no economic emergency in its issuance.

Kata Kunci : Perppu Cipta Kerja, kegentingan yang memaksa, Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020