Pembinaan birokrasi di Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo

HARYANTO, R. Bambang, Dr. Agus Dwiyanto

2003 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Kehadiran otonomi dan desentralisasi (UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999) yang pada intinya merupakan landasan formal penyelenggaraan kewenangan pusat di desentralisasikan dan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Beberapa kewenangan tersebut seperti tertuang dalam Bab IV UU No. 22 tahun 1999 mengenai kewenangan daerah pada ayat 1 (satu) disebutkan bahwa kewenangan daerah mencakup kewenangan daerah seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. Menyadari prioritas tersebut pemerintah daerah kabupaten Purworejo melakukan penataan organisasi, disamping membina dan memberdayakan birokrasi sehingga dapat menjadi tuntutan masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pembinaan yang dilakukan oleh Pemda Kab. Purworejo dan upaya yang tepat dalam upaya pembinaan birokrasi ke depan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian diskriptif, yaitu merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dana lain- lain) pada waktu atau saat sekarang dan berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya. Pengumpulan data dilakukan menggunakan studi pustaka, kuesener, observasi, wawancara. Pembinaan Birokrasi di Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Purworejo sesuai dengan Keputusan Bupati No. 5 Tahun 2002 mengenai Penjabaran tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Setda dan Setwan, terutama pasal 42 yang menegaskan bahwa Tugas Bagian Kepegawaian adalah menyusun bahan kebijakan umum, bahan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, perencanaan strategis, pembinaan karier dan pengembangan SDM aparatur. Sedangkan unsur-unsusr pembinaan birokrasi dilihat dari tujuan, struktur, tata hubungan, penghargaan, kepemimpinan dan mekanisme tata kerja. Pembinaan Birokrasi di Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Purworejo dapat dikatakan berhasil, dilihat dari kebijakan pemerintah daerah dalam pembinaan birokrasi, yaitu meningkatnya tanggung jawab dan profesionalisme semangat kerja aparat. Walaupun masih ada kekurangan, seperti tata hubungan dan strukstur kelembagaan. Dengan hasil tersebut dapat dijadikan ukuran untuk meningkatkan pembinaan secara terus menerus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Purworejo adalah : perlunya pembinaan secara kesinambungan dengan menyusun kebijakan peningkatan pelayanan, dan peningkatan insentif bagi aparat.

The presence of autonomic and decentralization, (UU No. 22, 1999 and UU No. 25, 1999), which the core is a formal basic of an autonomic regional government, has a logical consequence that is sharing the central authorization to be decentralized and become the regional government authorization. Some of those authorization are poured in Chapter IV UU No. 22, 1999 about the regional authorization of the article governmental field unless the regional authorization in abroad politic, security defend, justice, monetary, fiscal, religion, also its authorization in another field. Aware of this priority, Regional Government of Purworejo conducted an organozational arrangement, also counseling and functioning to the bureaucracy, so it is become a society’s guidance. This research conducted to find out the government counseling by Regional Government of Purworejo and the appropriate efforts in construct the future bureaucracy. This research conducted used a descriptive research, that is a problem solving procedures which observed by describing and drawing its subject and object, (they are someone, institution, society, ect), presently and base on of he emerge facts, as it’s a must. Data collecting conducted using a literate study, questionnaire, observation, and interview. The bureaucracy counseling, of the Regional Government of Purworejo, is appropriate with the Regent Decision No. 5, 2002, concerning The Detail of Main Duty and Function also the Work Order of Setda and Setwan, especially of the article 42 that distinguishes that the Staff Department duty is to arrange a general policy, policy formulation materials, technical guidance and manual, strategic planning, career building, and apparatus HRD. Whereas, the counseling elements of bureaucracy viewed from the abjecttives, structure, relationship arrangement, appreciation, leadership, and working mechanism. Bureaucracy construction of The Regional Government of Purworejo, can be said that it’s succeed, viewed from the regional government policy, in conseling its bureaucracy, that is the increase of responsibility, and professionalism, also the staff’s working spirit. Although, there is still any lacks, in the relationship arrangement, and the institution structure. With the results mentioned above, it’s could be a measurement to improve the counseling continually. The research results shown that is something need to pay more attention form the Regional Government of Purworejo, that is the needs of continued counseling by arranging a service improvement policy, and increasing incentive for the apparatus.

Kata Kunci : Kepegawaian,Pembinaan,Birokrasi,Sekda Kabupaten Purworejo, The Bureaucracy conseling, Personalia Departement.