Analisis dampak pemekaran Kelurahan terhadap pelayanan publik di Kota Banjarbaru :: Studi pada Kecamatan Landasan Ulin

HIDAYATURAHMAN, Dr. Muhadjir Darwin

2003 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Seiring dengan semakin kuatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan publik dan dengan dilandasi oleh keinginan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien, mempercepat pelayanan dan pemerataan pembangunan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Banjarbaru pada tahun 2003 melaksanakan pemekaran kelurahan. Pelaksanaan pemekaran Kelurahan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 04 Tahun 2002. Dalam Peraturan Daerah tersebut disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pemecahan kelurahan, meliputi ; 1) Faktor penduduk; 2) Faktor luas wilayah; 3) Faktor letak wilayah; 4) Faktor sarana dan prasarana; serta 5) Faktor sosial budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi dampak yang timbul akibat adanya kebijakan pemekaran kelurahan dikota Banjarbaru baik bagi individu masyarakat maupun bagi pemerintah Kota Banjarbaru. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode observasi dan wawancara dalam pengumpulan data primer, sedangkan data sekunder diperoleh dengan mempela jari literatur atau buku, laporan-laporan dan peraturan-peraturan perundangan yang relevan dengan topik penelitian. Terhadap data yang diperoleh dilakukan interpretasi data, fakta dan informasi yang dikumpulkan melalui pemahaman intelektual yang dibangun atas dasar pengelaman empiris dan menggunakan analisis dampak sosial dan analisis biaya manfaat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemekaran kelurahan menimbulkan dampak yang diharapkan (bersifat positif) dan dampak yang tidak diharapkan (bersifat negatif), baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah. Dampak bagi masyarakat adalah lebih dekatnya pusat pelayanan pemerintah (kelurahan) memperpendek jarak tempuh dan memperkecil biaya yang harus dikeluarkan sehingga terjadi efisiensi waktu dan biaya serta tidak ada kesempatan bekerja yang terbuang akibat mengurus kepentingan mendapatkan pelayanan publik. Sedangkan dampak bagi pemerintah ada yang positif yaitu meningkatnya jangkauan pelayanan kepada masyarakat dan adanya tertib administrasi kependudukan, dan ada yang bersifat negatif yaitu adanya penambahan anggaran yang harus dikeluarkan untuk berbagai keperluan berkaitan dengan pelaksanaan pemekaran kelurahan, serta pengadaan personil dan adanya penambahan rentang kendali dengan adanya pembentukan kelurahan sebagai organisasi / unit kerja yang baru. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan pemerintah tersebut hanya pada awal-awal saja dan bila dibandingkan dengan manfaat yang akan diperoleh dimasa datang yaitu meningkatnya pelayanan dan terpenihinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik, akan lebih banyak memberikan arti dalam pelaksanaan tugas pemerintah, sehingga besarnya biaya yang dikeluarkan menjadi tidak berarti sebagai suatu kerugian. Beberapa saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah Kota Banjarbaru berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan publik dan pemekaran kelurahan adalah agar mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik terutama yang berkaitan dengan prosedur dan persyaratan administrasi, agar pemerintah kecamatan dan kelurahan diberikan kewenangan yang lebih besar dan kebebasan berkreasi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan dalam pelaksanaan pemekaran kelurahan selanjutnya agar mempertimbangkan juga kinerja yang dimiliki kelurahan yang akan dimekarkan disamping ketentuan yang sudah ada dalam peraturan daerah.

Along with gaining strength, community demand of public service and rased by desire to increase more efficient governance management ability, quickening services and distributing of deve lopment to society, Government of Banjarbaru city in the year 2003 executing rising of the village. The implementation of rising village arranged in Regulation of Banjarbaru City Number 04 Year 2002. In it’s Regulation mentioned a conditions which must be fulfilled in village resolving, covering : 1) Resident factor; 2) Wide factor of region; 3) Location factor of region; 4) Infrastructure and tools factor; and 5) Cultural and social factor. This research has a purpose to know and identify the impacts that appear consequence existence of rising village policy in Banjarbaru City both for society individual and for government Banjarbaru City. This research is qualitative research which using observation method and interview in primary data collecting, while secondary data obtained by learning literature or books, report and relevant invitation regulations by this topic of research. To data obtained to conducted a data interpretation, fact and information which collected through intellectual understanding that develop on the basic of empirical experience and use the social impact analysis and benefit cost analysis. Based to result of the research can concluded that rising of the village produce the expected impact (having the character of positive) and impact which is not expected (having the character of negativity), both for society and also for government. The affect for society is nearer center the governmental service, cut short the travelled distance and minimize the expense which must be released so that occur the effeiciency of time and expense and also no chance of work which castaway because of getting the public service. While, the impact for government there are two kind of effect, which are positive and negative. The positive were the increasing of society service and existence order of demography administration and the negative are the existence of budget addition, which must be released to various needs due to the execution of rising village, and personnel levying, and existence span of control with the existence the forming of village as organization / new job unit. The number of expense which must be released by the government, just at early and if compared by a benefit that obtained in coming period that is the increasing of xiii services and fulfilling the community requirement of public services, will be giving more meaning in governmental duty execution, so that the number of expense which released does not mean as a loss. Some suggestion which can be given to government of Banjarbaru City, link to the public service execution and rising of village is watering down society in obtaining public service especially related to procedure and administration conditions, so that government of sub district and village given authority of larger ones and freedom creating in finishing problem faced, and in execution rising of village here in after so that considering also performance owned by village to be bloomed beside rule there is in by law.

Kata Kunci : Kebijakan Publik,Layanan,Pemekaran Kalurahan