Kebijakan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural :: Studi di Kabupaten Rembang

WIBOWO, Sidi Teguh, Dr. Muhadjir Darwin

2003 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Kebijakan reposisi jabatan struktural yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun 2001 belum menunjukkan hasil yang optimal sebagaimana diharapkan dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 beserta peraturan pelaksanaannya serta para stakeholders, namun secara prosedural telah memenuhi tahapan-tahapan yuridis formal. Meskipun tidak pernah terartikulasikan dan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah, kondisi tersebut apabila tidak segera dicarikan solusinya, dikhawatirkan akan dapat menghambat pola pengembangan karir pegawai yang kompetitif, terbuka dan adil. Kenyataankenyataan itu membuat Pemerintah Kabupaten Rembang dihadapkan pada problematic situation dalam menciptakan konsep proses karir dan pengembangannya dengan jelas, sistematis dan terencana dengan baik. Berdasarkan pokok permasalahan tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah : “Bagaimanakah merencanakan alternatif model kebijakan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural yang akuntabel bagi Pemerintah Kabupaten Rembang ”. Penelitian ini mengemukakan dua alternatif model kebijakan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural yang diadaptasikan dari model yang dikembangkan oleh Sulistio dan Pujianto : (1) Model Perancangan Sistem Karir, yaitu alternatif model kebijakan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural yang mengembangkan perancangan jalur karir (career path ) dan perancangan program kaderisasi (succession plan) dan (2) Model Perumusan Kebijakan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural, yaitu model yang menciptakan jalur promosi dan perpindahan jabatan dalam suatu organisasi. Untuk mendapatkan alternatif kebijakan terpilih yang akuntabel yang akan direkomendasikan kepada pembuat kebijakan, penelitian ini menggunakan tiga kriteria dalam Metode PRINCE yang dikembangkan oleh William D. Coplin dan Michael K. O’Leary dalam Analisis Peran, yaitu issue position, salience dan power. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada satu isu masalah tertentu di tempat dan pada waktu tertentu pula, yaitu masalah Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural di Pemerintah Kabupaten Rembang setelah dilakukan penataan organisasi pada tahun 2001. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, Model Perancangan Sistem Karir, yaitu alternatif model kebijakan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural yang mengembangkan perancangan jalur karir (career path ) dan perancangan program kaderisasi (succession plan) terpilih sebagai alternatif model kebijakan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural yang akuntabel bagi Pemerintah Kabupaten Rembang. Untuk itulah rekomendasi yang dapat diberikan terhadap hasil penelitian ini adalah agar Pemerintah Daerah segera mengagendakan rencana perumusan model kebijakan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural yang mengembangkan perancangan jalur karir (career path ) dan perancangan program kaderisasi (succession plan). Sebagai langkah awal, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan peran Staf dan merancang Sistem Informasi Kepegawaian yang tidak saja lengkap namun juga aktual dan berkesinambungan.

Reposition policy about structural position which have been run by Government of Rembang Regency in 2001 have not shown the optimal result as it is hoped in Laws Number 43 Year 1999, its implementation regulation, and the stakeholders, but procedurally, it has fullfilled the steps in a formal sense. Eventhough, it is never to be articulation and makes a significant impact toward the performance of Local Government, it is not to be gotten its solution as soon as possible, this condition can hamper an official career development system which is competitive, open, and fair. The facts making Government of Rembang Regency is faced on problematic situation in creating the career process concept and its development clearly, systematic, and planned well. Based on this problem, then the aim of this study is : “How to plan the alternative policy model in appointment the civil servant in the structural position which is accountable for Government of Rembang Regency”. The study presents two alternative policy models in appointment the civil servant in the structural position which is adapted from the model developed by Sulistio and Pujianto : (1) Model of Career System Planning, it is an alternative policy model in appointment the civil servant in the structural position which develops the career path planning and the succession program planning, and (2) Model of An Appointment Policy Formulation In Structural Position, it is a model which creates the promotion path and the position movement in an organization. To get a chosen alternative policy which is accountable and which will be recommended for the policy maker, the study uses three criteria in PRINCE Method which is developed by William D. Coplin and Michael O’Leary in the Role Analysis, namely issue position, salience, and power. The study type which is used is descriptive study by the case study approach on one specific problem issue in the specific time and place too, it is a problem in the Civil Servant Appointment in the structural position in Government of Rembang Regency after it is done organization arrangement in 2001. Based on the study and analysis, Model of Career System Planning, it is an alternative policy model in appointment the civil servant in the structural position which develops the career path planning and the succession program planning is chosen as alternative policy model in the Civil Servant Appointment in the structural position which is accountable for Government of Rembang Regency. So, the recommendation which can be given to the study result is in order that Local Government making agenda to plan about the policy model formulation in the Civil Servant Appointment in the structural position which develops the career path planning and the succession program planning. As first step, Local Government can optimize the staff role and can plan Officialdom Information System, which is not only comprehensive but also actual and continuous.

Kata Kunci : Kebijakan Kepegawaian,Jabatan Struktural,structural position