PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT HAK KESEHATAN REPRODUKSI BAGI PEKERJA PEREMPUAN (STUDI KASUS PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA RSUP DR. SARDJITO YOGYAKARTA)

Sulthon Bangun Nagari, Dr. Murti Pramuwardhani Dewi, SH., M.Hum.

2023 | Tesis | S2 Magister Hukum Kesehatan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan RSUP Dr. Sardjito sebagai institusi pelayanan kesehatan belum memberikan hak kesehatan reproduksi pekerja PKWT perempuan di lingkungannya. Tujuan selanjutnya adalah untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum apa yang dapat dilakukaan oleh pekerja PKWT perempuan di RSUP Dr. Sardjito yang belum diberikan hak atas perlindungan kesehatan reproduksinya. 

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis normatif empiris. Penelitian normatif dilakukan melalui studi kepustakaan untuk memperoleh data skunder berupa bahan hukum primer dan skunder. Adapun penelitian empiris dilakukan menggunakan metode wawancara guna memperoleh data primer yang berkesesuaian dengan permasalahan. Lokasi penelitian ditetapkan di Provinsi DI Yogyakarta dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. Seluruh data penelitian yang diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian pertama mengungkapkan bahwa faktor penyebab pekerja tidak diberikan haknya secara memadai adalah adanya Peraturan Menteri Kesehatan yang diinterpretasikan tidak fleksibel dalam mengatasi kebutuhan Sumber Daya Manusia sehingga memaksa rumah sakit merekrut Pekerja PKWT; pelayanan kesehatan kuratif yang sangat mendesak; durasi kontrak kerja yang relatif singkat; lemahnya kedudukan pekerja yang ditunjang dengan tidak adanya Serikat Pekerja; korporasi berlindung dibalik PKWT yang menyelesihi undang-undang; dan kemungkinan ketidaktahuan rumah sakit mengenai pengaturan hak kesehatan reproduksi pekerja perempuan. Hasil penelitian kedua menunjukkan bahwa pekerja yang haknya diciderai dapat melakukan upaya hukum perundingan bipartit, mediasi dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, di mana ketiganya harus dilakukan secara berurutan. Pekerja juga dapat melakukan pengaduan kepada Pengawas Ketenagakerjaan sebagai representasi fungsi pengawasan pemerintah terhadap norma ketenagakerjaan, di mana proses pengaduannya dapat dilakukan melalui sarana aplikasi online, tanpa prosedur formil yang ketat dan tindak lanjutnya termekanisme secara sistematis. 

This study aims to identify and analyze the factors preventing RSUP Dr. Sardjito, a healthcare institution, from providing protection for the reproductive health rights of female contract workers employed within its environment. Additionally, the study aims to determine legal measures that can be taken by female contract workers in RSUP Dr. Sardjito who have not been provided with protection for their reproductive health rights. 

The study is descriptive in nature, using an empirical normative approach. The normative approach is a literature study to acquire primary and secondary legal research materials, as secondary data. While the empirical approach uses interviews to collect primary data related to the matter in question. The study takes place in Special Region of Yogyakarta and Wonosobo Regency in Central Java Province, the domicile of this study informants and respondents. Subsequently, the data acquired is studied with qualitative approach and presented descriptively.

The first study reveals that the factors causing workers to not be adequately provided with their rights include the inflexibility of regulations to fulfill the need of employees, in which force the hospital to hire contract workers, urgent need for curative healthcare, short contract durations, weak worker positions contributed by the absence of labor union, corporations conceal behind contract workers that violating the regulations, and the hospital's lack of knowledge and understanding of the regulation of reproductive health rights of female workers. The second study shows that workers whose rights have been violated can take legal measures such as bipartite negotiations, mediation, and filing lawsuits to the Industrial Relations Court consecutively. And also by filing complaints to the National Manpower Supervisor as government supervisory function representative, through an online application without strict formal procedures and systematic follow-up mechanisms in labor supervision.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Kesehatan Reproduksi, Pekerja Perempuan, PKWT, Perselisihan Hak