TINJAUAN TERHADAP KEDUDUKAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

BRIYAND SARAGIH, Dr. Mahaarum Kusuma Pertiwi, S.H., M.A., M.Phil.

2023 | Tesis | S2 Magister Hukum

INTISARI

 

TINJAUAN TERHADAP KEDUDUKAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Briyand Saragih dan Mahaarum Kusuma Pertiwi

Tujuan Penelitian ini adalah, pertama, untuk mengetahui kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dimasukkan kembali dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Proses penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan atau studi kepustakaan, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Selanjutnya, data penelitian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini dan berdasarkan kerangka teori yang telah disusun. Proses analisis dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan klasifikasi data melalui inventarisasi berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk kemudian dikomparasikan dengan data-data historis dan teori-teori yang relevan dengan objek yang diteliti. Langkah selanjutnya adalah melakukan sistematisasi terhadap data-data yang telah diklarifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan: pertama, kedudukan Ketetapan MPR sebagai sumber hukum dalam hierarki norma hukum dan hierarki norma hukum struktur lembaga negara tidak mengalami perubahan, selalu berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dan setingkat di atas Undang-Undang. Kedua, faktor yang menyebabkan Ketetapan MPR dimasukkan kembali ke dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah sebagai upaya untuk memberikan payung hukum bagi pelaksanaan Ketetapan MPR/S yang masih berlaku, yaitu Ketetapan MPR/S yang tergabung dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 serta adanya konfigurasi politik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang. Munculnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai jalan tengah, selain memberikan payung hukum bagi Ketetapan MPR yang masih berlaku, di sisi lain membatasi MPR untuk tidak lagi mengeluarkan Ketetapan yang baru.

ABSTRACT

 

A REVIEW OF THE POSITION OF THE DECREE OF THE PEOPLE'S CONSULTATIVE ASSEMBLY IN THE HIERARCHY OF INDONESIAN LAWS AND REGULATIONS

Briyand Saragih and Mahaarum Kusuma Pertiwi

The objectives of this study are, first, to determine the position of the People's Consultative Assembly Decree in the hierarchy of laws and regulations in Indonesia. Second, to find out what factors cause the People's Consultative Assembly Decree to be re-included in the hierarchy of laws and regulations according to Law Number 12/2011.

This type of research is normative juridical. The research process is carried out through library research or literature study, the data used in this research is secondary data. Furthermore, the research data is analyzed using a qualitative approach in accordance with the formulation of the problem in this study and based on the theoretical framework that has been prepared. The analysis process is carried out by first classifying the data through an inventory of various provisions in the 1945 Constitution and other laws and regulations relating to the Decree of the People's Consultative Assembly to be compared with historical data and theories relevant to the object under study. The next step is to systematize the clarified data.

The results of this study show: first, the position of the MPR Decree as a source of law in the hierarchy of legal norms and the hierarchy of legal norms of the structure of state institutions has not changed, always under the 1945 Constitution and level above the Law. Second, the factor that caused the MPR Decree to be re-incorporated into the type and hierarchy of laws and regulations according to Law Number 12/2011 is an effort to provide a legal umbrella for the implementation of MPR/S Decrees that are still valid, namely MPR/S Decrees incorporated in Article 2 and Article 4 of MPR Decree Number I/MPR/2003 and the political configuration in the discussion of the Draft Law. The emergence of Law Number 12/2011 as a middle ground, in addition to providing a legal umbrella for MPR/S Decrees that are still in force, on the other hand, limits the MPR to no longer issue new TAPs.

Kata Kunci : Kata kunci: Kedudukan, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Hierarki Peraturan Perundang-undangan