Analisis kebijakan lingkungan hidup di era otonomi daerah :: Studi pada industri manufaktur di Kabupaten Semarang

SETIYARSO, Iwan, Dr. Muhadjir Darwin

2003 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki tanggungjawab yang besar dalam mengembangkan daya dukung lingkungan yang memadai untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Untuk itu kemampuan pengelolaan kebijakan lingkungan hidup perlu ditingkatkan, karena kualitas lingkungan hidup merupakan penyangga kehidupan mahluk hidup dalam suatu ekosistem yang seimbang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dicapai, dan dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pencapaian efektivitas yang diukur melalui variabel sanksi hukum, kontrol masyarakat dan komitmen pengusaha di Kabupaten Semarang. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskripsi kualitatif dengan menganalisis hasil wawancara, data primer maupun data sekunder yang terdapat di Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Semarang, BPS Daerah, dan data dari Bappeda Kabupaten Semarang. Dari hasil penelitian dan analisis ditemukan bahwa efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup telah menunjukkan hasil yang belum optimal yang ditunjukkan oleh banyaknya kasus limbah tercemar yang dilakukan oleh pihak industri di wilayah Kabupaten Semarang. Persepsi dan respon masyarakat terhadap masalah pengelolaan lingkungan hidup cukup tinggi. Faktor-faktor mempengaruhi menunjukan bahwa faktor sanksi hukum (law enforcement) menunjukkan hasil yang tidak optimal yang terindikasi dari kontra prestasi dalam bentuk kompensasi hanya terjadi pada pencemaran saluran irigasi sebesar 50 % dari kerugian, sedangkan kompensasi pada saluran drainase dan sungai tidak terjadi. Sementara penindakan pelanggaran pada level pengadilan terjadi tidak sampai pada tingkat penutupan operasi pabrik. Faktor kontrol masyarakat menunjukkan bahwa frekuensi teguran yang dilakukan masyarakat terhadap pihak industri terjadi, dan somasi yang disampaikan masyarakat ditujukan langsung kepada pihak industri. Faktor komitmen pengusaha menunjukkan hasil yang belum optimal terindikasi dari ketaatan prosedur aktivitas pabrik di kalangan pengusaha di Kabupaten Semarang belum cukup tinggi, sedangkan alat pengolah limbah dari masing-masing pabrik belum semua miliki. Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah keterlibatan seluruh pelaku yang ada untuk mencari solusi terbaik, sehingga interaksi kegiatan industri dengan lingkungan sekitarnya akan memberikan hasil terbaik. Pembenahan sanksi hukum harus proporsional, mengkampanyekan sadar lingkungan hidup bagi kalangan industri untuk memiliki tanggungjawab yang penuh. Faktor kontrol masyarakat perlu dibenahi secara matang melalui aktivitas interaksi antara masyarakat dengan kalangan industri melalui kegiatan sosial. Komitmen pengusaha ditingkatkan melalui kegiatan proses analisis dampak lingkungan (Amdal) harus menjadi ketentuan yang tidak bisa dihindari dan pengawasan serta pemeriksaan terhadap peralatan atau sarana pengolah limbah, apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak.

In implementation of autonomy, it need the capacity of local government to manage the life environment that giving the welfare to community. The application of decentralization field and autonomy make the consequently to have the responsibility of local government to make the good quality of environment which indicate with the balancing of ecosystem life. The aim of this research is to find the effectiveness of managing the environment reaching, and analysis could be done for influencing the effectiveness through the variable of law enforcement, community control and commitment of firm in environment field. This research uses the descriptive qualitative method by analyzing the depth interview, elaboration primer and secondary data that available and comes from Kapedalda, Sekda, BPS and Bappeda Semarang Regency. The result of research finds that effectiveness of policy implementation reach not yet optimized that indicated some pollution still be done by factory in the Semarang Regency area, while the respond of community in a good condition. Analysis of the factors influencing find that the law enforcement show the unoptimized performance, due to the compensation only do for the pollution irrigation area by 50 % of lost, and other compensation do not running as per requested. Control of community show that the somation comes from people toward the action pollution. The performance of industry commitment not yet shown the optimized result which indicates by the gap the low commitment and only some of fabric have the machine of environment. Recommendation could be submitted are the participation of all the stakeholders in looking for the best solution in suspecting a good environment managing. Maintan the law enforcement process as per the law and regulation, campaign the appearance of environment to industry, using the audit of environment assessment for the industry administration, the aggressively of local government to control on the spot and regularly about the machine of environment.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah,Otonomi Daerah,Lingkungan Hidup