PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DALAM PENGELOLAAN INVESTASI JANGKA PANJANG

RIYANTO, Dr. Hariyanto, S.H., M.Kn.

2023 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk memahami, mendeskripsikan serta memberikan gagasan berupa masukan mengenai kerugian keuangan negara atas Investasi Pemerintah melalui instrumen investasi jangka panjang non permanen oleh Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dan/atau penyalahgunaan wewenang serta kerugian akibat risiko sistematis/risiko pasar sebagai risiko murni yang tidak dapat terelakkan. Selanjutnya, untuk memastikan doktrin business judgment rule dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dapat diimplementasikan sebagai suatu upaya pelindungan hukum pada Investasi Pemerintah melalui instrumen investasi jangka panjang non permanen yang mengalami kerugian. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan terhadap asas-asas hukum, melakukan penelitian terhadap sistematika hukum, serta meneliti tingkat sinkronisasi hukum. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan internet, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta wawancara dengan narasumber yang digunakan sebagai bahan hukum sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan menganalisis dokumen, peraturan, dan teori terkait, kemudian dijelaskan secara deskriptif dalam kesimpulan penelitian.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Direksi Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit harus bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang. Namun, untuk kerugian akibat risiko sistematis yang tidak dapat dihindari, doktrin business judgment rule yang diatur dalam PP No. 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah dapat diterapkan dengan syarat tidak terdapat unsur kesalahan dan kelalaian, menjalankan itikad baik dan hati-hati, tidak ada benturan kepentingan, dan melakukan pencegahan kerugian lebih lanjut. Selain itu, Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit juga harus mematuhi Standar Pelayanan Minimum, Standar Operasional Prosedur, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang diakui secara normatif dalam perundang-undangan di Indonesia. 

This study aims to understand, describe, and provide insights into the financial losses incurred by the government in the long-term non-permanent investment instruments by the BPDPKS due to illegal acts and/or abuse of power, as well as losses due to systematic risk/market risk as a pure risk that cannot be avoided. Furthermore, the study aims to ensure that the business judgment rule doctrine and Good Governance Principles (GGP) can be implemented in government investments through non-permanent long-term investment instruments that incur losses.

The study is a normative research type using an approach to legal principles, investigating legal systems, and examining the level of legal synchronization. Data was collected through literature reviews and internet searches, including primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as interviews with sources used as secondary legal materials. The data analysis method used was qualitative by analyzing documents, regulations, and related theories, then explained descriptively in the study's conclusion.

The study concludes that the BPDPKS Board of Directors must be responsible for any financial losses incurred by the government due to illegal acts or abuse of power. However, for losses due to systematic risk that cannot be avoided, the business judgment rule doctrine regulated in Government Regulation No. 63 of 2019 concerning Government Investments can be applied, provided that there are no elements of fault or negligence, acting in good faith and prudence, no conflicts of interest, and taking measures to prevent further losses. Additionally, BPDPKS must comply with Minimum Service Standards, Standard Operating Procedures, and Good Governance Principles that are normatively recognized in Indonesia's legislation.

Kata Kunci : Investasi Pemerintah, Kerugian Negara, Business Judgment Rules/ Government Investment, State Loss, Business Judgment Rule.