Evaluasi Kebijakan Rekrutmen Calon Bintara Otsus TNI AD Kodam XVIII Kasuari Papua Barat

AFRIALDI PRANATA, Dr. soc.pol. Agus Heruanto Hadna, M.Si.; Dr. Pande Made Kutanegara, M.Si., Ph.D

2023 | Tesis | MAGISTER KEPEMIMPINAN DAN INOVASI KEBIJAKAN

Dalam rangka pemenuhan tenaga ahli pada organisasi TNI, TNI Angkatan Darat melaksanakan rekrutmen kepada pemuda-pemuda seluruh Indonesia untuk menjadi calon Tamtama, Bintara, dan Taruna Akademi Militer TNI AD. Kodam sebagai Komando Utama Pembinaan memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan, dan melaksanakan pembinaan teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat dan menjaga keamanan negara di wilayahnya dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat (AD). Dalam pemberdayaan wilayah pertahanan di darat, tugas tersebut dilaksanakan oleh satuan kewilayahan yaitu Babinsa sebagai ujung tombaknya. Kebutuhan Bintara sesuai dengan TOP/DSPP tercatat hanya mencapai 49 kondisi kebutuhan yang seharusnya bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kampung atau Desa di Provinsi Papua Barat (Laporan kekuatan personel kodam XVIII/ Ksr bulan Juli 2020). Dari tersebut, personel Bintara yang merupakan Orang Asli Papua (OAP) masih sedikit, sesuai dengan hasil rekrutmen Bintara Kodam XVIII/Kasuari dari tahun 2017 s.d. 2020 hanya 93 orang yang bertugas sehingga anggota otsus tersebut ditugaskan di daerah pedalaman dengan memakan jangka waktu yang cukup lama(Cantiasa, 2021, hal. 21). Untuk mengatasi persoalan tersebut maka diperlukan proses rekrutmen personel Bintara Otsus yang berasal dari OAP (Orang Asli Papua Barat). Dengan adanya perekrutan ini, maka tiap-tiap daerah kabupaten/Kota dan Pemerintah Papua Barat membahas pembiayaan pendidikan bagi 1.000 Secaba TNI AD melalui jalur Otsus, khusus orang asli Papua (OAP). Dimana “Biaya akan ditanggung pemerintah daerah termasuk Pemprov melalui dana otsus. Untuk biaya pendidikan ditanggung pemerintah daerah, dan sejumlah kabupaten di Papua Barat akan saling membantu untuk pembiayaan ini. Kebijakan Otsus ini sangat banyak membawa dampak positif yang berhubungan dengan kehidupan dan kemanusiaan (Cantiasa, 2021). Berdasarkan keterangan dari Gubernur Papua Barat melalui kepala staff  TNI Angkatan Darat, Dampak positif yang telah dirasakan bagi masyarakat disana yaitu adanya berbagai pengalaman yang calon prajurit bintara diterima selama pendidikan yang dapat diterapkan dalam lingkungan sosialnya. Sehingga dengan diadakannya program rekrutmen caba otsus ini dapat lebih banyak menyediakan lapangan pekerjaan dan mengembangkan sumber daya manusia yang lebih optimal.

In the context of fulfilling the needs of experts in the TNI organization, the Indonesian Army recruits young people throughout Indonesia to become candidates for enlisted men, non-commissioned officers and cadets for the Indonesian Army Military Academy. The Kodam as the Main Command for Development has the main task of carrying out capacity building, strength, and carrying out territorial development to prepare defense areas on land and maintain national security in its territory in order to support the duties of the Indonesian Army. In empowering land defense areas, this task is carried out by regional units, namely Babinsa as the spearhead. According to the TOP/DSPP, the needs for non-commissioned officers are recorded as only 49% of the actual needs when compared to the total population of villages or villages in West Papua Province (Report on the strength of Kodam XVIII/KSR personnel strength in July 2020). Of these, there are still a few NCO personnel who are Indigenous Papuans (OAP), according to the results of the recruitment of Sergeant Kodam XVIII/Kasuari from 2017 to 2017. In 2020 only 93 people were on duty so the special autonomy members were assigned to remote areas which took quite a long period of time (Cantiasa, 2021, p. 21). To overcome this problem, a recruitment process for Otsus Officers from OAP (West Papuan Indigenous People) is needed. With this recruitment, each district/city and the West Papua Government discussed financing education for 1,000 Secaba TNI AD through the Otsus route, specifically for indigenous Papuans (OAP). Where "The costs will be borne by the regional government including the Provincial Government through the special autonomy funds. Education costs are borne by the local government, and a number of districts in West Papua will help each other for this funding. This special autonomy policy has very many positive impacts related to life and humanity (Cantiasa, 2021). Based on information from the Governor of West Papua through the chief of staff of the Indonesian Army, the positive impact that has been felt on the people there is that there are various experiences that prospective non-commissioned officers receive during education that can be applied in their social environment. So that by holding the special autonomy branch recruitment program, it can provide more jobs and develop more optimal human resources.

Kata Kunci : Special Autonomy, Recruitment for Special Autonomy Branch, Special Autonomy Branch for Kodam XVIII/Kasuari