Estimasi Underground Economy dan Potensi Penerimaan Pajaknya yang Hilang pada Tingkat Provinsi di Indonesia Periode 2011-2021

NOVIA ARIFIYANTI PURWANDARI, Eny Sulistyaningrum, S.E., M.A., Ph.D; Evi Noor Afifah, Dr., S.E., M.S.E

2023 | Tesis | S2 Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini merupakan estimasi besaran underground economy dan potensi penerimaan pajaknya yang hilang dari kegiatan underground economy tingkat provinsi di Indonesia, yang kemudian dikaitkan dengan indikator rasio penerimaan pajak non-migas terhadap PDRB di tingkat provinsi pada rentang tahun 2011 sampai dengan 2021. Estimasi yang dilakukan pada penelitian menggunakan pendekatan moneter,yaitu currency demand approach. Selain itu, penelitian ini menggunakan asumsi kecepatan peredaran uang yang sama, baik di sektor ekonomi formal maupun underground economy. Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa faktor PDRB, tingkat suku bunga, beban pajak, inovasi keuangan, dan tingkat pengangguran dapat digunakan untuk menghitung jumlah uang yang beredar, yang kemudian digunakan untuk mengestimasi besaran underground economy di tingkat provinsi di Indonesia pada rentang periode penelitian. PDRB per kapita, inflasi, beban pajak, suku bunga BI, dan inovasi keuangan dan perbankan memiliki pengaruh secara simultan terhadap permintaan uang kartal. Namun, dari hasil pengujian secara spasial atau individual,hanya variabel PDRB per kapita yang memiliki pengaruh signifikan terhadap permintaan uang kartal. Pada analisis yang telah dilakukan didapatkan besaran persentase rata-rata underground economy sebesar 0,29 persen per provinsi per tahun dan besaran persentase rata-rata potensi pajak yang hilang terhadap PDRB sebesar 2,47 persen per provinsi per tahun. Perbandingan hasil estimasi antara tahun 2019 dan tahun 2020, rasio rata-rata underground economy terhadap PDRB mengalami peningkatan sebesar 0,07 persen dan peningkatan pada rasio rata-rata underground economy terhadap PDRB sebesar 0,44 persen. Pada tahun 2021 rasio rata-rata underground economy dan rasio rata-rata underground economy terhadap PDRB juga mengalami peningkatan pada tahun sebelumnya sebesar 0,44 persen.

This research is an estimation the size of the underground economy and the potential for lost taxes from underground economy activities at the provincial level in Indonesia then linked to indicators of the ratio of non-oil and gas tax revenues to GRDP at the provincial level from 2011 to 2021. Monetary approach which used namely the currency demand approach. In addition, this research uses the assumption that the velocity of money is the same in both the formal and underground economic sectors. In this study, it can be seen that the factors of GRDP per capita, interest rates, tax burden, financial innovation and the unemployment rate can be used to calculate the amount of money in circulation which is then used to estimate the size of the underground economy at the provincial level in Indonesia over the study period. GRDP per capita, inflation, tax burden, BI interest rates, and financial and banking innovation have a simultaneous influence on the demand for currency. However, from the results of spatial or individual testing, only GRDP per capita variables have a significant influence on the demand for currency. In the analysis that has been carried out, the average percentage of the underground economy is 0.29 percent per province per year and the average percentage of potential lost taxes on GRDP is 2.47 percent per province per year. Comparison of the estimation results between 2019 and 2020, the ratio of the average underground economy to GRDP has increased by 0.07 percent and the increase in the ratio of the average underground economy to GRDP is 0.44 percent. Then in 2021 the average ratio of the underground economy and the average ratio of the underground economy to GRDP will also increase compared to the previous year by 0.44 percent.

Kata Kunci : pendekatan permintaan mata uang, ekonomi bayangan, ekonomi informal, panel