Analisis Kelemahan APIP Inspektorat dalam Mengimplementasikan Probity Audit pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

Hafidzah Septiani, Ratna Nurhayati, S.E., M.Com., Ak., CA., Ph.D.

2023 | Tesis | S2 Akuntansi

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana APIP Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin mengimplementasikan probity audit pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, penelitian juga menganalisis faktor-faktor yang menjadi kelemahan APIP Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengimplementasikan probity audit pada pengadaan barang dan jasa.

Pendekatan kualitatif dengan studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan jenis wawancara semiterstruktur dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Partisipan terdiri atas enam orang yaitu Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan, Ketua Tim probity audit dan dua orang anggota probity audit, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi probity audit yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin belum optimal karena hanya berdasarkan surat permintaan dari perangkat daerah, surat pernyataan probity audit dan surat manajemen representasi tidak dilakukan, melaksanakan probity audit untuk memenuhi MCP KPK, serta tidak dilakukan secara real time dan hanya dilaksanakan pada tahap pelaksanaan kontrak. Selain itu, terdapat faktor-faktor kelemahan APIP dalam implementasi  probity audit, yaitu pada tahap perencanaan PKPT tidak dijadikan sebagai mandat, tidak ada kebijakan probity audit, dan pada tahap pelaksanaan, yaitu keterbatasan waktu pelaksanaan, pemenuhan dokumen, dan kompetensi auditor.

This study aims to evaluate how the APIP Inspectorate of Musi Banyuasin Regency implemented probity audits on government procurement of goods and services. In addition, the study also analyzed the factors that became the weakness of the Musi Banyuasin District Inspectorate APIP in implementing probity audits in the procurement of goods and services.

A qualitative approach with case studies was used in this study. The data collection technique used was in-depth interviews with semi-structured interviews and documents related to research. The participants consisted of six people, namely the Assisting Inspector for Development, the Head of the probity audit team, and two members of the probity audit, the Authorized Budget User, and the Activity Technical Implementation Officer.

The results showed that the implementation of the probity audit carried out by the Inspectorate of the Musi Banyuasin Regency was not optimal. The probity audit was only based on a request letter from the regional apparatus, a probity audit statement letter and a management representation letter were not carried out, The Inspectorate of the Musi Banyuasin Regency carried out a probity audit to meet the KPK's MCP, and it was not carried out in real-time and was only carried out at the contract implementation stage. In addition, there were factors that weakened APIP in the implementation of probity audits, namely, at the planning stage PKPT was not used as a mandate, there was no probity audit policy, and at the implementation stage, namely limited time for implementation, document fulfillment, and auditor competence.

Kata Kunci : APIP, pengadaan barang dan jasa, probity audit.