Transparansi Bahasa Pelaporan XBRL: Faktor-Faktor yang Memengaruhi Belum Diadopsinya XBRL Sektor Pemerintahan di Indonesia

Nala Krida Hesthi Tama, Mardiasmo, Prof., Dr. Ak., MBA.

2023 | Tesis | S2 Akuntansi

Tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang menghambat adopsi XBRL dalam pelaporan keuangan pada sektor pemerintahan di Indonesia dan mengeksplorasi permasalahan yang menjadi peluang adopsi XBRL di masa mendatang. Studi ini merupakan penelitian kualitatif yang melibatkan narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), dan pemerintah daerah (pemda) sebagai pihak yang terkait dalam pengelolaan keuangan negara  dan adopsi XBRL di sektor pemerintahan. Wawancara dilaksanakan terhadap 20 narasumber dengan latar belakang yang relevan dengan adopsi XBRL di sektor pemerintahan di Indonesia. Pemilihan sampel menggunakan teknik snowball sampling. Analisis penelitian ini menggunakan kerangka TOE (Teknologi, Organisasi, dan Environment/Lingkungan) untuk menjelaskan interaksi tiga elemen berbeda dari konteks organisasi dalam memengaruhi keputusan di level organisasi. Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang membahas adopsi XBRL di sektor pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa XBRL pernah dipertimbangkan dalam pengembangan sistem SIKD DJPK dan pernah ada upaya untuk diadopsi oleh BPK untuk mendukung program e-Audit. Namun kedua upaya inovasi teknologi tersebut tidak berlanjut dan diputuskan untuk tidak diadopsi. Keputusan tidak diadopsinya XBRL pada pelaporan keuangan oleh instansi pemerintahan di Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor dari konteks teknologi, organisasi, dan lingkungan. Kerumitan XBRL, anggapan bukan solusi permasalahan, dan tidak memberikan keuntungan relatif adalah faktor yang dipertimbangkan dari konteks teknologi. Dari konteks organisasi, ketiadaan champion dan keberlanjutan kepemimpinan menjadi faktor pertimbangan. Sedangkan dari konteks lingkungan, rendahnya keterlibatan pemangku kepentingan dan perubahan kebijakan adalah faktor-faktor yang disebutkan. XBRL masih potensial diadopsi di masa depan, terutama dengan manfaatnya sebagai basis pertukaran sekaligus validasi data, potensi sebagai jembatan interoperabilitas antara aplikasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta peluang sebagai jembatan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

The purpose of this study is to explore the factors that hinder the adoption of XBRL in financial reporting in the government sector in Indonesia and explore problems that become opportunities for XBRL adoption in the future. This study is a qualitative research involving informants from the Supreme Audit Agency (BPK), Directorate General of Fiscal Balance (DJPK), Directorate General of Treasury (DJPb), and local government (pemda) as parties involved in managing state finances and adopting XBRL in the government sector. Interviews were conducted with 20 informants with backgrounds relevant to XBRL adoption in the government sector in Indonesia. The samples were selected by using snowball sampling technique. The analysis in this study uses the TOE framework (Technological, Organizational, and Environmental) which is the basis for technology adoption in an organizational perspective. This research analysis uses the TOE (Technological, Organizational, and Environmental) framework to explain the interaction of three different elements of the organizational context in influencing decisions at the organizational level. This research is the first study to discuss the adoption of XBRL in the government sector in Indonesia. This research found that XBRL was once considered in the development of the DJPK SIKD system and there had been attempts to be adopted by BPK to support the e-Audit program. However, these two technological innovation efforts did not continue and it was decided not to be adopted. The decision not to adopt XBRL in financial reporting by government agencies in Indonesia is influenced by factors from the technological, organizational and environmental context. The complexity of XBRL, the perceived lack of a solution to the problem, and the relative lack of advantages are factors to consider from the technological context. From the organizational context, the absence of a champion and the continuity of leadership is a factor to consider. Meanwhile, from the environmental context, low stakeholder involvement and policy change are the factors mentioned. XBRL still has the potentials to be adopted in the future, especially with its benefits as a basis for data exchange as well as validation, potential as a bridge for interoperability between local government and central government applications, as well as opportunities as a bridge to consolidate local and central government financial reports.

Kata Kunci : XBRL adoption, XBRL nonadoption, XBRL in government sector, XBRL Indonesia