Analisis Peran Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Fungsi Pengawasan dan Pembinaan Pada Pengelolaan Keuangan Desa

Nurul Isnaini, Suripto, Ph.D

2023 | Tesis | MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Peran APIP berpengaruh untuk menciptakan tata kelola negara yang baik,  sebagai auditor intern mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa harus melaksanakan kontrol atas setiap tugas yang dilakukan. Berdasarkan data yang telah dikemukakan oleh ICW, kasus korupsi pada anggaran desa merupakan kasus korupsi terbanyak di antara sektor lainnya yakni sebanyak 154 kasus pada tahun 2021 dengan potensi kerugian negara sebesar  233 miliar, dan ICW merekomendasikan bahwa sektor anggaran desa perlu diawasi secara ketat mengingat pada tahun 2022 anggaran yang diberikan Pemerintah  Pusat kepada desa adalah sebesar Rp 68 triliun. Keterlibatan Inspektorat Daerah sangat penting  di setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa guna memberikan peringatan dini  dan menilai berbagai risiko yang akan terjadi dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Namun, adanya kasus di atas menandakan bahwa peran Inspektorat Daerah belum optimal dalam melakukan fungsi pengawasan maupun pembinaan pada pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, peneliti tidak membahas secara keseluruhan melainkan hanya pada salah satu Inspektorat Daerah yang ada di Indonesia yaitu Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Inspektorat Provinsi DIY, kendala ataupun penyebab belum optimalnya pengawasan dan pembinaan pada pengelolaan keuangan desa, serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder.

Hasil dari penelitian ini adalah peran Inspektorat Provinsi DIY dalam fungsi pengawasan dan pembinaan pada pengelolaan keuangan desa belum optimal karena sesuai dengan teori peran dan teori kelembagaan menjelaskan bahwa Inspektorat Provinsi DIY belum optimal dalam melakukan berbagai perubahan sesuai dengan ketentuan yang ada di pusat misalnya saja dalam hal struktur organisasi maupun dalam pengawasan aset desa. Kondisi yang belum optimal ini diperparah oleh buruknya kendala internal dan kendala eksternal yaitu beban kerja yang terlalu banyak, keterbatasan waktu, keterbatasan SDM, dan mengenai kompetensi SDM, ketidakmaksimalan peran Badan Pengawas Kalurahan (BPKal), kompetensi aparat desa, kurangnya partisipasi aparat desa, kurangnya koordinasi dengan Inspektorat Kabupaten, kurangnya dalam memperoleh informasi, kurangnya anggaran, dan gangguan non teknis. Upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan melakukan gelar pengawasan yang mengundang semua pihak yang berkepentingan, dan lebih rutin dalam melakukan koordinasi.

APIP's role is very important in supporting good governance, as an internal government auditor related to village financial management accountability must exercise control over every activity carried out. Based on data submitted by the Indonesia Corruption Watch (ICW), cases of corruption in the village budget are the most corruption cases among other sectors, namely 154 cases in 2021 with a potential state loss of IDR 233 billion, and ICW recommends that the village budget sector need closely considering that in 2022 the budget provided by the Central Government to villages is IDR 68 trillion. The involvement of the Regional Inspectorate is very important in every village financial management activity in order to provide early warning and assess the various risks that will occur in every activity carried out. However, the existence of the cases above indicates that the role of the Regional Inspectorate has not been optimal in carrying out the supervisory and guidance functions of village financial management.

This research is case study research the researcher does not discuss it as a whole but only one of the Regional Inspectorates in Indonesia, namely the Provincial Inspectorate of the Special Region of Yogyakarta. This study aims to analyze the role of the DIY Provincial Inspectorate, the constraints or causes of not optimal supervision and guidance on village financial management, as well as to find out the efforts made to overcome problems in village financial management. This research was conducted qualitatively by collecting primary data and secondary data.

The result of this study is that the role of the DIY Provincial Inspectorate in the supervisory and guidance function in village financial management is not optimal because in accordance with the role theory and institutional theory explains that the DIY Provincial Inspectorate has not been optimal in making various changes in accordance with the provisions at the center for example, in terms of organizational structure and in the supervision of village assets. This suboptimal condition is exacerbated by poor internal and external constraints, namely too much workload, limited time, limited human resources, and regarding HR competence, inadequacy of the role of the village Supervisor, competence of village officials, lack participation of village, and lack with coordination the District Inspectorate, limitations in collecting information, budget constraints, and non-technical constraints. The efforts that have been made to overcome these problems are to carry out a degree of supervision that invites all interested parties, and more intense in coordination.

Kata Kunci : Inspektorat (APIP), peran, pengawasan, pembinaan, pengelolaan keuangan desa