Analisis Peran Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Fungsi Pengawasan dan Pembinaan Pada Pengelolaan Keuangan Desa
Nurul Isnaini, Suripto, Ph.D
2023 | Tesis | MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Peran APIP berpengaruh untuk menciptakan tata kelola negara yang baik, sebagai auditor intern mengenai
akuntabilitas pengelolaan keuangan desa harus melaksanakan kontrol atas setiap tugas yang dilakukan.
Berdasarkan data yang telah dikemukakan oleh ICW,
kasus korupsi pada anggaran desa merupakan kasus korupsi terbanyak di antara
sektor lainnya yakni sebanyak 154 kasus pada tahun 2021 dengan potensi kerugian
negara sebesar 233 miliar, dan ICW merekomendasikan bahwa sektor anggaran
desa perlu diawasi secara ketat mengingat pada tahun 2022 anggaran yang
diberikan Pemerintah Pusat kepada desa
adalah sebesar Rp 68 triliun. Keterlibatan Inspektorat
Daerah sangat penting di setiap
kegiatan pengelolaan keuangan desa guna memberikan peringatan dini dan menilai berbagai risiko yang akan terjadi
dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Namun, adanya kasus di atas menandakan
bahwa peran Inspektorat Daerah belum optimal dalam melakukan fungsi pengawasan
maupun pembinaan pada pengelolaan keuangan desa.
Penelitian
ini merupakan penelitian studi kasus, peneliti tidak membahas secara
keseluruhan melainkan hanya pada salah satu Inspektorat
Daerah yang ada di Indonesia yaitu
Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian
ini bertujuan menganalisis peran Inspektorat
Provinsi DIY, kendala ataupun penyebab belum optimalnya pengawasan dan
pembinaan pada pengelolaan keuangan desa, serta untuk mengetahui upaya yang
dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian
ini dilakukan secara kualitatif dengan mengumpulkan data primer dan data
sekunder.
Hasil dari penelitian ini adalah peran Inspektorat Provinsi DIY dalam fungsi pengawasan dan pembinaan
pada pengelolaan keuangan desa belum optimal karena sesuai dengan teori peran dan
teori kelembagaan menjelaskan bahwa Inspektorat Provinsi DIY belum optimal
dalam melakukan berbagai perubahan sesuai dengan ketentuan yang ada di pusat
misalnya saja dalam hal struktur organisasi maupun dalam pengawasan aset desa.
Kondisi yang belum optimal ini diperparah oleh buruknya kendala internal dan
kendala eksternal yaitu beban kerja yang terlalu banyak, keterbatasan waktu,
keterbatasan SDM, dan mengenai kompetensi SDM, ketidakmaksimalan peran Badan
Pengawas Kalurahan (BPKal), kompetensi aparat desa, kurangnya partisipasi
aparat desa, kurangnya koordinasi dengan Inspektorat Kabupaten, kurangnya dalam
memperoleh informasi, kurangnya anggaran, dan gangguan non teknis. Upaya
telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan
tersebut yaitu dengan melakukan gelar pengawasan yang
mengundang semua pihak yang berkepentingan, dan lebih rutin dalam melakukan
koordinasi.
APIP's role is very important in supporting good
governance, as an internal government auditor related to village financial
management accountability must exercise control over every activity carried
out. Based on data submitted by the Indonesia Corruption Watch (ICW), cases of
corruption in the village budget are the most corruption cases among other
sectors, namely 154 cases in 2021 with a potential state loss of IDR 233
billion, and ICW recommends that the village budget sector need closely considering that in 2022 the budget provided by the Central Government
to villages is IDR 68 trillion. The involvement of the Regional Inspectorate is
very important in every village financial management activity in order to
provide early warning and assess the various risks that will occur in every
activity carried out. However, the existence of the cases above indicates that
the role of the Regional Inspectorate has not been optimal in carrying out the
supervisory and guidance functions of village financial management.
This research is case study research the researcher does not discuss it as a whole but only one
of the Regional Inspectorates in Indonesia, namely the Provincial Inspectorate
of the Special Region of Yogyakarta. This study aims to analyze the role of the
DIY Provincial Inspectorate, the constraints or causes of not optimal
supervision and guidance on village financial management, as well as to find
out the efforts made to overcome problems in village financial management. This
research was conducted qualitatively by collecting primary data and secondary
data.
The result of this study is that the
role of the DIY Provincial Inspectorate in the supervisory and guidance
function in village financial management is not optimal because in accordance
with the role theory and institutional theory explains that the DIY Provincial
Inspectorate has not been optimal in making various changes in accordance with
the provisions at the center for example, in terms of
organizational structure and in the supervision of village assets. This
suboptimal condition is exacerbated by poor internal and external constraints,
namely too much workload, limited time, limited human resources, and regarding
HR competence, inadequacy of the role of the village Supervisor, competence of village officials, lack participation of village, and lack with coordination the
District Inspectorate, limitations in collecting information, budget
constraints, and non-technical constraints. The efforts that have been made to
overcome these problems are to carry out a degree of supervision that invites
all interested parties, and more intense in coordination.
Kata Kunci : Inspektorat (APIP), peran, pengawasan, pembinaan, pengelolaan keuangan desa