Penataan kelembagaan pemerintah daerah dalam sistem otonomi daerah di Kabupaten tegal

SOELISTYAWAN, Moch. Hery, Prof.Dr. Muchsan, SH

2003 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum)

Isu sentral dari peneliti m tesis ini, yaitu “tidak efektif dan efisiennya penataan kelembagaan Pemerintah Datrah di era otonomi “, yang kemudian dituangkan dalam judul penelitian “Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam Sistem Otonomi Daerah di Kabupaten Tegal”, isu sentral tersebut mengandung berbagai permasalahan hukum, yaitu bagaimanakah pengaturan terhadap penataan kelembagaan Pemerintah Daerah dewasa ini telah sesuai dengan prinsip otonomi luas, dan kebijakan serta dasar hukum apa yang perlu diambil untuk niengatasi hambatan dalam rangka pengaturan kelembagaan Pemerintah Daerah. Metode penelitian yang diajukan adalah tipe penelitian hukum normatif, dilakukan dengan meneleeh sesuai dengan hukum positif, dianalisis dengan pendekatan beberapa model antara lain pendekatan komparatif, peraturan perundangundangan dan pendekatan konseptual. Masing-masing pendekatan digun&an sesuai kebutuhan. Hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut : Penataan Kelembagaan ketika berlaku Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 didasarkan pada PP Nomor 45 Tahun 1992 dikaitkan dengan otonomi dirasa menguntungkan karena ada keleluasaan Pemerintah Daerah untuk menetapkan jumlahnya, tetapi dengan berlakunya PP Nomor 25 Tahun 2000 sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 penataan kelembagaan didasarkan pada PP Nomor 84 Tahun 2000 belum memberikan pedoman yang jelas serta tidak memberi keleluasaan pada daerah untuk menata kelembagaannya. Berdasarkan hasil penelitian diatas, disarankan agar penataan kelembagaan yang sudah berjalan supaya dipertahankan, kelahiran PP Nomor 8 Tahun 2003 penerapannya perlu sosialisasi dan penyempurnaan, penataan kembali kelembagaan agar ditunda sambil penyempurnaan PP Nomor 8 Tahun 2003.

The central issue in the following research is the inefficiency and ineffectiveness in regulating or organizing local government institutions in the autonomy era. The legal issue raised is, as an empirical legal issue, how the regulating of local gwernment institutions nowadays has been consistent with the principle of broad autonomy. Meanwhile, the normative legal issue raised is what policy and legal basis need to be taken to overcome obstacles and constraints in regulating and organizing local government institutions. The research method applied was a combination of empirical legal research and normative one. The empirical legal research was conducted by in-depth interview and observation, and the data collected were qualitatively analyzed. Meanwhile, the normative legal research was conducted through collecting legal materials , and they were normatively analyzed. The approaches used were, among others, comparative , regulative and conceptual ones; each of which was appropriately applied. The research finding showed that the regulating of local government institutions based upon the Government Regulation no 45 of 1992 within the era of the Act no 5 of 1974 provided the local government with broader autonomy, since local government was authorized to determine the number of institutions. Meanwhile, by the issuance of the Government Regulation no 25 of 2000 which is an implementing regulation for the Act no 22 of 1999, the regulating of institutions based upon the Government Regulation no 84 of 2000 has not provided clear guidance . In addition, it does not provide local government with authority to regulate and organize its institutions. Based upon the above-mentioried finding, the regulating of institutions which has so far been operational should be kept. The implementation of the Government Regulation no 8 of 2003 should be socialized and efforts should be taken to revise this regulation. In addition, the restructuring or reorganization of local government institutions should be postponed until the revision of the Government Regulation no 8 of 2003.

Kata Kunci : Hukum Tata Negara,Otonomi Daerah,Penataan Kelembagaan, the regulating of local government institutions, local government autonomy