Analisis Sebab Dan Implikasi Yuridis Terjadinya Tumpang Tindih Sertipikat Hak Milik (Studi Putusan Nomor : 562 K/TUN/2014)
ODY DWI WIGUNA, Prof.Dr.Sardjito.S.H, M.Si
2023 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN
Analisis Sebab Dan Implikasi Yuridis Terjadinya Tumpang Tindih Sertipikat Hak Milik
(Studi Putusan Nomor : 562
K/TUN/2014)
Oleh :
Ody Dwi Wiguna<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]-->
dan Sudjito<!--[if !supportFootnotes]-->[2]<!--[endif]-->
INTISARI
Penelitian ini memiliki tujuan baik secara subyektif maupun secara obyektif
yaitu untuk mengetahui dan mengkaji apa yang menjadi sebab dan implikasi yuridis terjadinya tumpang
tindih sertipikat hak milik (studi putusan nomor : 562 K/TUN/2014).
Penelitian ini merupakan jenis penelitian
hukum Normatif. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis suatu putusan pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap dan melakukan penelitian dengan proses wawancara
secara langsung dengan responden dan narasumber. yang berkaitan dengan
penyampaian analisis sebab dan implikasi
yuridis terjadinya tumpang tindih
sertipikat hak milik (studi putusan nomor : 562 K/TUN/2014).
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa BPN dalam menerbitkan objek
sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas
kecermatan yang mana tergugat seharusnya cermat dalam memeriksa data-data yang
ada padanya terkait bidang-bidang tanah yang berada dalam wilayah hukumnya. Apabila
sejak awal tergugat cermat, maka seharusnya diketahui di atas bidang tanah yang
dimohonkan sertipikat hak terdapat sebagian bidang tanah hak milik orang lain
(Para Penggugat). Implikasi yuridis atau akibat hukum yang
timbul adanya tumpang tindih sertipikat ini yaitu bertentangan dengan prinsip memperoleh
kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud pada
pasal 19 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria Nomor : 5 Tahun 1960. Bahwa
tindakan tergugat dengan menerbitkan hak baru berupa Sertipikat Hak Milik
No.267 atas nama Imam Solikin merupakan tindakan
dan sikap inkonsistensi tergugat yang jelas-jelas merupakan tindakan yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).
Kata kunci : Tumpang Tindih Sertipikat , Penyebab Terjadinya Tumpang Tindih
Sertipikat, Implikasi Yuridis Terjadinya Tumpang Tindih Sertipikat.
<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]--> Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
<!--[if !supportFootnotes]-->[2]<!--[endif]--> Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Analysis of Juridical Causes and
Implications of Overlapping Freehold Certificate (Decision Study Number: 562 K/TUN/2014) By : Ody Dwi
Wiguna<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]--> dan
Sudjito<!--[if !supportFootnotes]-->[2]<!--[endif]--> ABSTRACT This research has objectives
both subjectively and objectively, namely to find out and examine what are the
causes and juridical implications of overlapping property rights certificates
(study of decision number: 562 K/TUN/2014). This research is a type of
normative legal research. This research was conducted by analyzing a court
decision that has permanent legal force and conducting research by direct
interviews with respondents and informants. relating to the submission of an
analysis of the causes and juridical implications of overlapping ownership
certificates (study of the decision number: 562 K/TUN/2014). Based on the research results,
it can be concluded that BPN in issuing disputed objects has violated the
general principles of good governance, namely the principle of accuracy in
which the Defendant should be careful in examining the data available to him
regarding land parcels within his jurisdiction. If from the start the Defendant
had been careful, then it should have been known that on the land parcel for
which the certificate of title was being applied for there was part of the land
parcel owned by other people (Plaintiffs). The juridical implications or legal
consequences arising from the overlapping of these certificates are contrary to
the principle of obtaining legal certainty and certainty of land rights as
referred to in Article 19 paragraph (1) of the Basic Agrarian Law Number: 5 of
1960. That the actions of the defendant by issuing the new right in the form of
Property Rights Certificate No. 267 in the name of Imam Solikin is an
inconsistent action and attitude of the defendant which is clearly an action
that is contrary to the applicable laws and regulations and violates the General
Principles of Good Governance (AAUPB). Keyword
: Overlapping Certificates, Causes
of Overlapping Certificates, Juridical Implications of Overlapping Certificates <!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]--> Student of Magister
of Notary at Faculty of Law Gadjah
Mada University, Yogyakarta <!--[if !supportFootnotes]-->[2]<!--[endif]--> Lecturer at Faculty
of Law Gadjah Mada University, Yogyakarta.
<!--[endif]-->
Kata Kunci : Kata kunci : Tumpang Tindih Sertipikat , Penyebab Terjadinya Tumpang Tindih Sertipikat, Implikasi Yuridis Terjadinya Tumpang Tindih Sertipikat.
