Kebijakan Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia

PALUPI RANTAU, Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si.

2023 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM

Pidana kerja sosial merupakan bentuk pidana dimana dalam menjalankan pidana tersebut terpidana melakukan pekerjaan sosial yang telah ditentukan. Pidana kerja termasuk salah satu pidana pokok dalam undang-undang hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar pemikiran pidana kerja sosial dalam sistem pemidanaan di Indonesia serta mengetahui sejauh mana kesiapan balai pemasyarakatan dengan diberlakukannya pidana kerja sosial. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu menelaah secara kualitatif dasar pemikiran munculnya sanksi pidana kerja sosial dalam kitab undang-undang hukum pidana yang baru serta persiapan balai pemasyarakat dengan diberlakukannya pidana kerja sosial. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dasar pemikiran pidana kerja sosial dalam sistem pemidanaan di Indonesia dapat dilihat dari 3 (tiga aspek). Pertama, aspek filosofis, yakni berdasarkan kajian hukum adat yang dilakukan oleh tim penyusun undang-undang menerangkan bahwa Indonesia berdasarkan falsafah Pancasila. Kajian tersebut menunjukkan bahwa hukum adat di Indonesia mengandung unsur restorative justice yang kuat dibandingkan dengan retributive justice, maka lahirlah konsep pidana kerja sosial yang harapannya dapat memenuhi rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat adat. Kedua, aspek sosiologis merupakan sebuah alasan yang memberi gambaran bahwa aturan yang dibentuk bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara. Pada penelitian ini dasar sosiologis adanya pidana kerja sosial adalah saat ini pembaharuan hukum pidana di Indonesia merupakan kebutuhan yang mendesak. Sebab, KUHP (WvS/Wetboek van Strafrecht) yang dinyatakan berlaku sebagai hukum positif di Indonesia berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 tahun 1946 jo. Undang - Undang Nomor 73 tahun 1958 dianggap sudah tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat Indonesia. Ketiga, aspek yuridis di Indonesia restorative justice belum pernah diformulasikan pada aturan undang-undang. Aturan mengenai restorative justice tersebar di beberapa instrument hukum serta kebijakan. Setelah dilakukan pengkajian dengan studi perbandingan di beberapa negara, maka disepakati bahwa pidana kerja sosial menjadi salah satu sanksi pidana dengan konsep restorative justice dan dituangkan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Community service order is a form of punishment where in carrying out the crime the convict performs social work that has been determined. Work punishment is one of the main crimes in the criminal law law. This study aims to examine the rationale for social work punishment in the criminal justice system in Indonesia and to find out the readiness of correctional centers with the implementation of Community service order. This research is a normative legal research, which examines qualitatively the rationale for the emergence of criminal social work sanctions in the new criminal law code and the preparation of correctional centers with the imposition of Community service order. Based on the research results, it is known that the rationale for Community service order in the criminal system in Indonesia can be seen from 3 (three aspects). First, the philosophical aspect, which is based on a study of customary law conducted by the law drafting team explaining that Indonesia is based on the Pancasila philosophy. The study shows that customary law in Indonesia contains strong elements of restorative justice compared to retributive justice, hence the concept of Community service order is born which hopes to fulfill a sense of justice for all Indonesian people, including indigenous peoples. Second, the sociological aspect is a reason that illustrates that the rules formed aim to meet the needs of society and the state. In this study, the sociological basis for Community service order is that currently the reform of criminal law in Indonesia is an urgent need. This is because the Criminal Code (WvS/Wetboek van Strafrecht) which is stated to apply as positive law in Indonesia based on Law No. 1 of 1946 jo. Law No. 73 of 1958 is considered no longer in line with the aspirations of the Indonesian people. Third, the juridical aspect in Indonesia, restorative justice has never been formulated in statutory regulations. Rules regarding restorative justice are spread across several legal instruments and policies. After conducting studies with comparative studies in several countries, it was agreed that Community service order is one of the criminal sanctions with the concept of restorative justice and is set forth in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code.

Kata Kunci : Hukum pidana, sistem pemidanaan, pidana kerja sosial