Pelanggaran Etika Diplomasi Melibatkan Indonesia Menurut Hukum Internasional

I GUSTI AGUNG R S P, Fajri Matahati Muhammadin., S.H., LL.M., P.hD.

2023 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk membahas pelanggaran Etika Diplomasi yang dibagi menjadi dua sisi, yakni sisi subjektif dan sisi objektif. Pembahasan mengenai pelanggaran Etika Diplomasi dibagi secara subjektif untuk memperhatikan signifikansi etika, karena etika membahas prinsip-prinsip moral dan kebiasaan-kebiasaan yang dapat dianggap benar atau salah bergantung pada pandangan moralitas tertentu dan situasi tertentu. Pembahasan mengenai pelanggaran Etika Diplomasi juga dilakukan secara objektif untuk menjaga signifikansi hukum, dalam hal ini hukum yang bersifat objektif seperti peraturan-peraturan yang ditetapkan guna menentukan apa yang dapat dianggap sebagai sebuah pelanggaran Etika Diplomasi secara objektif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelanggaran Etika Diplomasi secara subjektif dapat menjadi dasar bagi sebuah negara untuk mengajukan sebuah keberatan dalam suatu proses diplomasi, tetapi pengajuan keberatan dengan dasar subjektif tidak cukup untuk memohonkan pertanggungjawaban negara dengan reparasi. Disinilah peran pelanggaran Etika Diplomasi secara objektif, apabila suatu pelanggaran Etika Diplomasi secara objektif telah terjadi, maka telah terjadi sebuah pelanggaran terhadap kewajiban internasional, dimana berdasarkan peraturan mengenai internationally wrongful act, hal tersebut memungkinkan sebuah negara yang merasa dirugikan untuk memohonkan pertanggungjawaban negara dengan reparasi terhadap negara yang dianggap telah melanggar kewajiban internasional kepadanya.

This study aims to discuss the violations of diplomatic ethics which are divided into two sides, namely the subjective side and the objective side. The discussion on violations of diplomatic ethics is done subjectively to maintain it�s ethical significance, because ethics discusses moral principles and habits that can be considered right or wrong depending on certain moral views and certain situations. The discussion on violations of diplomatic ethics is also carried out objectively to maintain the significance of the law, in this case objective laws such as regulations that are stipulated to objectively determine what can be considered as a violation of diplomatic ethics. The results of the study showed that a subjective violation of diplomatic ethics can be used as the basis for a country to file an objection in a diplomatic process, but filing an objection on a subjective basis is not enough to hold the state accountable with reparations. This is where the role of an objective violation of diplomatic ethics comes into motion, if an objective violation of diplomatic ethics has occurred, then there has been a violation of international obligations, which based on the rules regarding internationally wrongful acts, this allows a country that feels aggrieved to claim state responsibility with reparations for countries deemed to have violated international obligations to them.

Kata Kunci : Etika Diplomasi, Pelanggaran Etika Diplomasi