Implementing Social Safety Net Policy: The Case of Panggungharjo Village, Bantul, Special Region of Yogyakarta Year 2017 - 2022

ANGGIA ANGGRESWARI N, Dr. Phil. Gabriel Lele, S.IP., M.Si.

2023 | Skripsi | S1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

The background of this study is the prevailing issues faced by the vulnerable groups in Panggungharjo Village regarding the Social Safety Net policy. Bapel-JPS was established by Urban Village Head Decree No 11 of 2013 regarding the establishment of a Social Safety Net Implementing Agency, formed by the village government, to provide social security to vulnerable groups in Panggungharjo Village. The Panggungharjo Village Government established the Social Safety Net Implementing Agency (Bapel-JPS) in 2013 as a concrete manifestation of demonstrating its role in service and protection for the community with the primary task of providing social security, particularly for those who are not privileged enough in society, with the expectation of creating a prosperous Panggungharjo community. The Bapel-JPS implement a Social Safety Net policy through three programs: health assistance, education assistance, and nutritional food assistance. The purpose of the study was to provide a description of how the process implementation of the Social Safety Net policy and to identify the factors that influence the success and the failure of implementing the Social Safety Net policy in Panggungharjo Village. This study used Edward III’s policy implementation theory: communication and resource factors, Grindle: policy content, and G. Shabbir Cheema & Dennis A. Rondinelli and Van Meter & Van Horn: inter-organizational relationship. There were eight informants in this study, consisting of two people from the Panggungharjo village government, three people from Bapel-JPS, and three people from Social Safety Net recipients. The study has been done by qualitative methods with a descriptive case study. An interview with Panggungharjo village government, the Social Safety Net Implementing Agency or Bapel-JPS staff and the community was conducted to obtain data regarding the implementation of Social Safety Net policy in Panggungharjo Village. The results of the study show that the process of implementing the Social Safety Net Policy in Panggungharjo Village has been implemented well, and the policy implementers, namely Bapel-JPS, have complied with the provisions contained in the Panggungharjo Village Regulation No 1 of 2013 concerning the implementation guidelines for the Social Safety Net policy. The hindering factors for implementing the Social Safety Net policy in Panggungharjo Village are budget and human resources. Besides that, communication and inter-organizational relationships are not optimal. However, the support given through this policy was right on target and according to the needs of beneficiaries. This study is expected to add benefits regarding the policy implementation studies at the village government level.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang dihadapi kelompok rentan di Desa Panggungharjo terkait Kebijakan Jaring Pengaman Sosial. Bapel-JPS dibentuk berdasarkan SK Lurah No 11 Tahun 2013 tentang pembentukan Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial, dibentuk oleh pemerintah desa untuk memberikan jaminan sosial kepada kelompok rentan di Desa Panggungharjo. Pemerintah Desa Panggungharjo membentuk Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial (Bapel-JPS) pada tahun 2013 sebagai wujud nyata dalam menunjukkan perannya terkait pelayanan dan perlindungan sosial bagi masyarakat dengan tugas utama memberikan jaminan sosial, khususnya bagi mereka yang kurang mampu di masyarakat dengan harapan terciptanya masyarakat Panggungharjo yang sejahtera. Bapel-JPS melaksanakan kebijakan Jaring Pengaman Sosial melalui tiga program: bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, dan bantuan makanan bergizi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran bagaimana proses implementasi kebijakan Jaring Pengaman Sosial dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan Jaring Pengaman Sosial di Desa Panggungharjo. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III: factor komunikasi dan sumber daya, Grindle: isi kebijakan, dan G. Shabbir Cheema & Dennis A. Rondinelli dan Van Meter & Van Horn: hubungan antar organisasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah delapan orang, terdiri dari dua orang dari Pemerintah Desa Panggungharjo, tiga orang dari Bapel-JPS, dan tiga orang dari penerima Jaring Pengaman Sosial. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan studi kasus deskriptif. Wawancara dengan pemerintah Desa Panggungharjo, Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial atau staff Bapel-JPS dan masyarakat dilakukan untuk mendapatkan data mengenai implementasi kebijakan Jaring Pengaman Sosial di Desa Panggungharjo. Hasil penelitian menunjukkan menunjukkan bahwa proses implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial di Desa Panggungharjo telah dilaksanakan dengan baik, dan pelaksana kebijakan yaitu Bapel-JPS telah memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Desa Panggungharjo No 1 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan kebijakan Jaring Pengaman Sosial. Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan Jaring Pengaman Sosial di Desa Panggungharjo adalah anggaran dan sumber daya manusia. Selain itu, komunikasi dan hubungan antar organisasi belum optimal. Namun demikian, dukungan yang diberikan melalui kebijakan ini tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.Penelitian ini diharapkan dapat menambah manfaat terkait dengan kajian implementasi kebijakan di tingkat pemerintahan desa.

Kata Kunci : Social Safety Net, Bapel-JPS, Policy, Resources, Panggungharjo Village