Dinamika Collaborative Governance dalam Upaya Pemberantasan Buta Aksara di Kabupaten Jember (Studi Kasus: Analisis Keaksaraan Fungsional oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Asy Syifa Cumedak, Sumberjambe, Jember)

MARGARETA TRI R H, Dr. Wawan Mas'udi, S.I.P., M.P.A.

2022 | Skripsi | S1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Permasalahan buta aksara merupakan salah satu persoalan yang cukup kompleks dan akan menjadi salah satu masalah yang serius apabila tidak ditangani dengan baik. Buta aksara sangat erat kaitannya dengan pengaruh kualitas sumber daya manusia, sehingga membutuhkan usaha dan partisipasi dari semua pihak yang ada. Peran pihak-pihak yang terlibat, baik itu aktor pemerintah dan non pemerintah, akan sangat penting dalam upaya pemberantasan buta aksara. Tidak bisa jika hanya mengandalkan pemerintah, sehingga aktor non pemerintah turut hadir dalam penyelenggaraan kegiatan penghapusan buta aksara. Tujuan dari studi ini untuk mengetahui dinamika collaborative governance yang melibatkan Dinas Pendidikan Jember, Forum Komunikasi PKBM Jember, PKBM Asy Syifa, dan masyarakat ataupun stakeholder lain dalam penanganan buta aksara, serta menganalisis faktor-faktor apa saja yang turut memengaruhi proses kolaborasi yang terjadi. Untuk mendalami secara komprehensif, studi ini berfokus pada bagaimana dinamika collaborative governance di dalam Collaborative Governance Regime yang terjadi dalam penyelenggaraan kegiatan Keaksaraan Fungsional di Kabupaten Jember. Teori yang digunakan mengambil perspektif dari The Integrative Framework for Collaborative Governance oleh Emerson, Nabatchi & Balogh. Ada beberapa aspek yang harus dipenuhi, seperti (1) Pergerakan Prinsip Bersama; (2) Motivasi Bersama; dan (3) Kapasitas untuk Melakukan Aksi Bersama. Aspek-aspek tersebut dianalisis dan dipenuhi sebagai syarat agar dinamika collaborative governance dapat berjalan dengan baik, sehingga mampu mewujudkan tujuan bersama yang ingin dicapai yang telah disepakati. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan menggali data primer melalui wawancara mendalam dan data sekunder melalui analisis dokumen petunjuk teknis, peraturan-peraturan terkait, artikel-artikel berita, serta studi literatur buku dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama yang dilakukan belum terlalu efektif dan kurang partisipatif. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang turut memengaruhi seperti faktor penghambat internal yaitu mindset birokrasi yang justru menghambat penganangan, institusi yang masih hierarkis dan kurang inovatif, faktor politik yang di dalamnya terdapat perbedaan kepentingan, dan minimnya sumber daya. Faktor penghambat eksternal antara lain permasalahan kualitas data buta huruf, kuatnya stereotype politik yang mengakibatkan kurang partisipasi masyarakat sekitar dan melibatkan swasta, sampai efek pandemi COVID-19 di Indonesia. Secara garis besar, proses kolaborasi yang terjadi memang cukup memenuhi poin-poin collaborative governance, namun seiring berjalannya waktu, realita di lapangan justru menunjukkan bahwa kolaborasi hanya berjalan secara parsial, belum efektif, dan masih jauh dari kata optimal.

The problem of illiteracy is one of the most complex problems and it will be one of the serious problems if it is not handled properly. Illiteracy is very closely related to the influence of the quality of human resources, so it requires effort and participation from all parties. The role of the parties involved, be it government and non-government actors, will be very important in efforts to eradicate illiteracy. It cannot only rely on the government, so that non-government actors are also present in the implementation of illiteracy elimination activities. The purpose of this study is to determine the dynamics of collaborative governance involving the Jember Education Service, Communication Forum of Jember Community Learning Centre, Asy Syifa Community Learning Centre, and other communities or stakeholders in handling illiteracy, as well as to analyze the factors that also affect the collaboration process that occurs. To explore comprehensively, this study focuses on how the dynamics of collaborative governance in the Collaborative Governance Regime occur in the implementation of Functional Literacy activities in Jember. The theory used takes perspective from The Integrative Framework for Collaborative Governance by Emerson, Nabatchi & Balogh. There are several aspects that must be included, such as: (1) Principled Engagement; (2) Shared Motivation; and (3) Capacity for Join Action. These aspects are analyzed and fulfilled as a condition so that the dynamics of collaborative governance can run well, so as to realize the common goals that have been agreed. This research uses qualitative research methods with a case study approach. Data collection is done by digging into primary data through in-depth interviews and secondary data through analysis of technical instruction documents, related regulations, news articles, and literature studies of books and scientific journals. The results of this study indicate that the collaboration is not very effective and less participatory. This is because there are several factors that also affect such as internal inhibition factors like mindsets of bureaucratic, institutions that are still hierarchical and less innovative, political factors in which there are differences in interests, and lack of resources. External inhibiting factors include the problem of illiteracy data quality, strong political stereotypes that result in less participation of the surrounding community and involving the private sector, to the effects of the COVID-19 pandemic in Indonesia. The collaboration process that occurs is enough to meet the points of collaborative governance, but over time, the reality check actually shows that collaboration only runs partially, not that effective, and still far from optimal.

Kata Kunci : Collaborative Governance, Dinamika Kolaborasi, Keaksaraan Fungsional, Pemberantasan Buta Aksara