Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik Terapi Sel Punca (Stem Cell) pada Pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta

SANG AYU MADE TAMARA, Dr. RA. Antari Innaka Turingsih, S.H., M.Hum.

2023 | Skripsi | S1 HUKUM

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian terapeutik terapi sel punca (stem cell) yang terjadi antara rumah sakit dengan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta serta untuk mengetahui bentuk pelindungan hukum dalam pelaksanaan terapi sel punca bagi pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis-empiris yang menggabungkan antara penelitian kepustakaan dengan penelitian lapangan. Teknik yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah dengan mengkaji referensi-referensi yang berasal dari data sekunder, sedangkan teknik yang digunakan dalam penelitian lapangan adalah dengan menggunakan metode wawancara terhadap responden serta narasumber yang didasari suatu pedoman wawancara. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan perjanjian terapeutik terapi sel punca (stem cell) pada pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Sel Punca dan/atau Sel. Pelindungan hukum bagi pasien COVID-19 yang melaksanakan terapi sel punca di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta terdiri dari pelindungan hukum preventif dan represif. Pelindungan hukum preventif dapat ditemukan pada UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan formulir informed consent. Pelindungan hukum represif dapat ditemukan pada KUHPerdata, UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Sel Punca dan/atau Sel serta Peraturan Internal RSUP Dr. Sardjito.

This legal research aims to examine and analyse the implementation of stem cell therapeutic agreements between Dr. Sardjito General Hospital Yogyakarta and the COVID-19 patients, as well as the legal protection for those patients in their enforcement. This study was carried out using an empirical-juridical method that combines library research with field research. The library research was conducted through literature review of the secondary data, whereas the field research employed interviews with respondents and informants based on an interview guide. The data were analysed qualitatively. This study concludes that the implementation of stem cell therapeutic agreements in the COVID-19 patients at Dr. Sardjito General Hospital Yogyakarta has fulfilled the legal agreement requirements as stipulated by Article 1320 of the Indonesian Civil Code and is in accordance with the Minister of Health Regulation No. 290/MENKES/PER/III/2008 on Consent in Medical Treatments as well as the Minister of Health Regulation No. 32 of 2018 on the Provision of Stem Cell and/or Cell Services. The legal protection for these patients consists of preventive and repressive protection. Preventive legal protection can be found in Law No. 36 of 2009 on Health, Law No. 44 of 2009 on Hospitals, and the informed consent forms. Meanwhile, repressive legal protection can be found in the Indonesian Civil Code, Law No. 29 of 2004 on Medical Practice, Law No. 36 of 2009 on Health, Law No. 44 of 2009 on Hospitals, Minister of Health Regulation No. 32 of 2018 on the Provision of Stem Cell and/or Cell Services, and Hospital by Laws of Dr. Sardjito General Hospital.

Kata Kunci : Perjanjian Terapeutik, Informed Consent, COVID-19, Sel Punca