Mekanisme Akuntabilitas Pendanaan Peacekeeping Operation berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/RES/2378

RETNO ANJANI DIAN SHINTA WULANDARI, Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M.

2023 | Skripsi | S1 HUKUM

Peacekeeping Operations memiliki peran penting untuk menciptakan perdamaian dan menyelesaikan konflik. Untuk meningkatkan efektivitas, Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional telah mengalokasikan anggaran tahunan dari akumulasi kontribusi negara anggota dan dana sukarela. Namun, sistem akuntabilitas di dalam peacekeeping operation masih memiliki risiko korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis tentang mekanisme akuntabilitas saat ini dengan menggunakan analisis kualitatif dengan mengumpulkan data, studi literatur, regulasi dan jurnal yang relevan. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui cara induktif, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Perserikatan Bangsa-Bangsa menggunakan mekanisme pertanggungjawaban melalui transparansi publik, laporan pertanggungjawaban kepada negara-negara yang berkontribusi, dan evaluasi institusional. Peacekeeping Operations telah memiliki sistem akuntabilitas yang didasarkan pada Resolusi DK-PBB S/RES/2378, namun tidak ada pedoman yang jelas tentang antikorupsi yang membuatnya mudah untuk dimanipulasi. Oleh karena itu, perlu memperkuat kerjasama antar badan evaluator dan regulasi untuk mewujudkan perdamaian.

Peacekeeping operations have an important role in creating peaceful negotiations and eliminating conflict. To increase effectiveness, the United Nations as an international organization has allocated an annual budget from accumulation of member states contribution and voluntary funds. However, the accountability system inside peacekeeping organizations still has a risk of corruption and misuse of budget. This research aims to provide analysis on current accountability mechanisms using qualitative analysis by collecting data, study literature, relevant regulation, and journal. The conclusion is made through an inductive process by data reduction, data serving and data verification. The United Nations uses accountability mechanisms by public transparency, accountability reports to contributing states, and institutional evaluation. Peacekeeping Operations has adopted multiple processes of accountability based on the UN Security Council Resolution S/RES/2378, however there are no clear guidelines of anti-corruption that make it easy to be manipulated. Therefore, there is a necessity for UN to strengthen cooperation between evaluator body and strengthen the regulation to make peace happening.

Kata Kunci : Peacekeeping Operations, PBB, akuntabilitas