Analisis Peran Kuasa Hukum dalam Persidangan Pengujian Undang-Undang tentang Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi

MUHAMMAD FITRA KURNIAWAN, Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A.

2023 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pengaturan terkait keterlibatan kuasa dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, mengetahui peran kuasa hukum dalam persidangan pengujian Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Pemilu), serta mengetahui signifikansi dan kontribusi keterlibatan kuasa hukum terhadap demokrasi dalam pengujian undang-undang tentang pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris dengan menggunakan studi pustaka dan wawancara. Adapun hasil penelitian ini yaitu: Pertama, meskipun penggunaan kuasa hukum tidak wajib dan tidak ada batasan kriteria, tetapi kuasa hukum memiliki peluang peran yang besar dalam membantu pemohon berdasarkan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Kedua, dalam praktiknya kuasa hukum dibutuhkan apabila pemohon tidak memahami hukum acara atau pembuatan permohonan, ketidaktahuan kasus serupa, dan tidak adanya perwakilan. Dalam pengujian Undang-Undang tentang Pemilu, terdapat beberapa kategori afiliasi kuasa hukum diantaranya advokat kantor hukum, NGO/LSM, Partai Politik, Lembaga Bantuan Hukum, dan Gerakan Civil Society. Hal ini menarik sebab kelimanya memiliki latar belakang yang berbeda dalam melakukan advokasi pengujian UU Pemilu. Ketiga, penggunaan kuasa hukum memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap perubahan hukum positif dibandingkan tidak menggunakan kuasa hukum. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemohon yang tidak menggunakan kuasa hukum lebih banyak menerima putusan tidak dapat diterima dibandingkan menggunakan kuasa hukum. Hal ini disebabkan pembuatan permohonan dan jalannya persidangan yang lebih baik oleh kuasa hukum jika dibandingkan dengan tidak menggunakan kuasa hukum. Selain itu, melalui pengujian UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi, kuasa hukum dapat dinilai memperjuangkan nilai-nilai pemilu yang demokratis secara tidak langsung. Hal ini dapat dilihat berdasarkan putusan MK mengenai pengujian UU Pemilu yang mengabulkan atau mengabulkan sebagian. Melalui perannya, kuasa hukum juga ikut menjadi aktor dalam mendorong beberapa standar pemilu demokratis yang ditetapkan oleh Internasional IDEA.

This study aims to understand the regulation on the involvement of constitutional lawyers in judicial reviews at the Constitutional Court, determine the role of constitutional lawyers in judicial review on Elections Law, and determine the significance and contribution of constitutional lawyers involvement in democracy in judicial review. This research is a normative and empirical legal research using both literature review and interviews. The results of this study are as follows: First, although the use of constitutional lawyer is not mandatory and there are no narrow criteria, constitutional lawyers have a significant role in helping applicants based on the procedural law of the Constitutional Court. Second, in practice, constitutional lawyer is needed if the applicant does not understand procedural law or the making of an application, is ignorant of similar cases, and lacks representation. In the judicial review of Elections Law, there are several categories of constitutional lawyer affiliations including law office advocates, NGOs/LSMs, political parties, legal aid organizations (LBH), and civil society movements. This is interesting because the five have different backgrounds advocating for judicial review of Elections Law. Third, a constitutional lawyer has a more significant influence on positive legal changes than not using a constitutional lawyer. In addition, this research also shows that applicants dominant received "unacceptable" decisions from Constitutional Court when the applicant did not use constitutional lawyers because of the formation of applications and the way trials are carried out better by constitutional lawyers. In addition, through the review of the Election Law at the Constitutional Court, lawyers can be seen indirectly fighting for democratic elections values. This can be seen from the Constitutional Court's decisions on the review of the Election Law, whether it was granted in full or partially. Through their role, constitutional lawyers also become actors in pushing for several democratic election standards set by International IDEA.

Kata Kunci : Kuasa Hukum, Pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi, Constitutional Lawyer, Judicial Review of Elections Law, The Constitutional Court.