PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PEMULIHAN KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME MASA LALU

DEWI ADI KUSUMASTUTI, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M.(HR)., Ph.D.

2023 | Skripsi | S1 HUKUM

UU Terorisme telah mengakomodasi pemulihan untuk korban tindak pidana terorisme masa lalu yang pelaksanaannya dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh LPSK dalam pemulihan korban tindak pidana terorisme masa lalu dan menggali problematika yang dihadapi dalam pemulihan korban tindak pidana terorisme masa lalu. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang didapatkan bersumber dari hasil penelitian lapangan yaitu wawancara dan data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan yaitu buku, artikel, jurnal, dan tugas akhir. Data tersebut kemudian dianalisis dengan metode kualitatif untuk selanjutnya diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban tindak pidana terorisme masa lalu berhak mendapatkan pemulihan berupa kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis. Pemberian kompensasi dibatasi permohonannya sampai pada 22 Juni 2021. Pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis tidak dibatasi oleh tenggat waktu tertentu dan dapat diajukan oleh korban tindak pidana terorisme masa lalu selama membutuhkannya. Praktik pemulihan korban tindak pidana terorisme masa lalu kerap kali mengalami beberapa problematik. Dari sisi LPSK problematik disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Problematik internal mencakup permasalahan yang disebabkan oleh LPSK secara organistoris maupun pihak-pihak yang terdapat di dalamnya secara individual. Problematik eksternal mencakup adanya keadaan yang tidak dapat dikendalikan oleh LPSK seperti samarnya akurasi data terhadap korban tindak pidana terorisme masa lalu. Problematik tersebut juga diperparah dengan fakta korban tindak pidana terorisme masa lalu yang tersebar di berbagai wilayah. Adanya pandemi Covid-19 yang menghambat mobilitas juga menjadi tantangan tersendiri. Ditambah dengan adanya pembatasan pemberian kompensasi korban tindak pidana terorisme masa lalu dalam kurun 3 (tiga) tahun sebagaimana Pasal 43L ayat (4) UU Terorisme memaksa LPSK untuk bergerak cepat dan tepat.

Act No. 5 of 2018 regarding Terrorism Act has accommodated the reparations for the victims of the past terrorism, which is implemented by the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). This legal research aims to determine the role of witness and victim protection agency in providing reparations for the victims of the past terrorism act as well as to analyze the problematic in ensuring the access of reparation for the victims of the past terrorism. This research is conducted using an empirical-normative methods where the data obtained are in the form of primary data and secondary data. Primary data are obtained from the results of field research, namely interviews while secondary data are obtained from library research such as books, articles, journals and final projects. The results of this researched showed that the victims of the past terrorism act have the right to receive reparation in the form of compensation, medical assistance, or psychosocial and psychological rehabilitation. The application for compensation is limited to requests made until June 22, 2021. The provision of medical assistance, psychosocial and psychological rehabilitation is not limited by any specific deadline and can be requested by victims of the past terrorism act as long as they need it. The implementation of recovering victims of the past terrorism act often encounters several problems. On the side of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), the problems are caused by internal and external factors. Internal problems involve issues caused by the LPSK organizationally as well as individual parties within it. The external issues encompass uncontrollable situations for LPSK, such as the ambiguity of data accuracy regarding the victims of the past terrorism act. This problem is further exacerbated by the fact that the victims of the past terrorism act are scattered across various regions. The Covid-19 pandemic, which has hindered mobility, also poses a significant challenge. In addition, the limitation of compensating victims of past terrorism criminal acts within three years as stipulated in Article 43 L Act No. 5 of 2018 regarding Terrorism Act forces LPSK to act swiftly and accurately.

Kata Kunci : Pemulihan Korban, Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban