Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap yang Mengalami Penyiksaan dalam Proses Penyidikan

DHANANG DEWANTARA S, Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si.

2023 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pengaturan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap pada tahap penyidikan di Indonesia. dan juga bertujuan untuk menganalisis serta mengarahkan kemungkinan mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap yang mengalami penyiksaan dalam proses penyidikan yang dimungkinkan untuk diterapkan di masa mendatang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memberikan perlindungan hukum terhadap isu penyiksaan yang dialami oleh korban salah tangkap dalam proses penyidikan. Selain menggunakan bahan hukum, Penelitian ini juga melakukan wawancara dengan narasumber Peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform. Penelitian ini memiliki dua kesimpulan, kesimpulan pertama menunjukkan bahwa mekanisme pengaturan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap pada tahap penyidikan di Indonesia yakni melalui praperadilan masih memiliki berbagai kekurangan dan kelemahan yang mengakibatkan belum terpenuhinya jaminan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya, kesimpulan kedua menunjukkan bahwa diperlukan pembaharuan terhadap lembaga praperadilan yang lebih efektif dan berperan aktif, penguatan kedudukan penasihat hukum dalam proses pemeriksaan penyidikan, dan optimalisasi dari pengimplementasian UNCAT di masa mendatang sehingga dapat memberikan kepastian akan jaminan hak asasi manusia kepada korban salah tangkap yang mengalami tindak penyiksaan dalam proses penyidikan.

This study aims to identify and analyze the mechanisms for regulating legal protection for victims of wrongful arrests at the investigation stage in Indonesia. and also aims to analyze and direct the possibility of regulating legal protection for victims of wrongful arrests who experience torture in the investigation process, which may be implemented in the future. This research is normative legal research using secondary data. The secondary data used consists of primary, secondary, and tertiary legal materials. This research examines various laws and regulations in Indonesia that provide legal protection against the issue of torture experienced by victims of wrongful arrests during the investigation process. Apart from using legal materials, this study also conducted interviews with research sources from the Institute for Criminal Justice Reform. This research has two conclusions, the first conclusion shows that the regulatory mechanism for legal protection of victims of wrongful arrest at the investigation stage in Indonesia, namely through pretrial, still has various shortcomings and weaknesses that result in the unfulfillment of guarantees of human rights. Furthermore, the second conclusion shows that it is necessary to reform the pretrial institution that is more effective and active role, strengthening the position of legal counsel in the investigation examination process, and optimization of the implementation of UNCAT in the future so as to provide certainty of human rights guarantees to victims of wrongful arrest who experienced acts of torture in the investigation process.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban Salah Tangkap, Penyiksaan, Legal Protection, Wrongful Victim, Torture