Tinjauan Yuridis Syarat-syarat Perdamaian dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Kaitannya Dengan Keadilan dan Kepastian Pemenuhan Piutang Kreditor

RIZKI HAFIZ SALAM, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum

2023 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aturan mengenai pengesahan perdamaia dalam UUK PKPU untuk menemukan adanya gap antara hukum positif dengan asas-asas hukum serta doktrin dan konsep dasar hukum kepailitan, serta untuk menemukan implikasi dari gap tersebut terhadap kepastian dan keadilan dalam pemenuhan piutang kreditor. Penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan norma baru mengenai syarat-syarat disahkannya perdamaian agar dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam pemenuhan piutang kreditor. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif. Penelitian normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan menelusuri data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Cara Pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara studi dokumenter. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi dokumentasi. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Pertama, syarat-syarat perdamaian yang diatur dalam UUK PKPU belum memberikan kepastian hukum bagi kreditor karena tidak tersedianya penjelasan serta parameter lebih lanjut mengenai proposal perdamaian yang terjamin pelaksanaanya, serta tidak diterapkannya prosedur insolvency test dalam pemeriksaan homologasi mengakibatkan pengadilan tidak dapat mengetahui secara mendalam kondisi keuangan debitor sehingga keputusan mengenai apakah perdamaian layak untuk dikabulkan menjadi kurang pertimbangan. Kedua, ketentuan dalam UUK PKPU tidak melarang debitor menyusun proposal perdamaian dengan memihak salah satu kreditor dan merugikan kreditor lainnya, hal ini berpotensi menyebabkan terjadinya diskriminasi bagi kreditor kecil sehingga bertentangan dengan nilai keadilan. Saran yang diberikan dalam penelitian ini untuk mereformasi ketentuan dalam UUK PKPU adalah: Pertama, perlu diatur syarat-syarat minimum isi suatu proposal perdamaian dengan memasukkan strategi debitor dalam menjalankan isi perdamaian agar dapat dinilai kelayakannya yaitu melalui penerapan balance sheet test dan/atau cash flow test bagi debitor untuk menguji kemampuan debitor dalam menjalankan isi perdamaian.. Kedua, perlu diatur larangan bagi debitor untuk menyusun proposal perdamaian dengan hanya menguntungkan sebagian kreditornya. Ketiga, perlu adanya reformasi ulang dalam hukum acara dalam UUK PKPU untuk mengakomodir ketiga kepentingan di atas. Kata Kunci: Perdamaian, PKPU, Kepailitan, Homologasi

This research aims to analyze regulations about ratification of homologation on Law Number 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations to find gaps between positive law and legal principles as well as the basic doctrines and concepts of bankruptcy law, as well as to find the implications of this gap on certainty and justice in fullfilment of creditors claims. This research also aim to formulate new rules regarding conditions of ratification of composition plan so as to provide justice and legal certainty in fullfilment of creditors claims. This research is a normative-legal research. Normative research is carried out by library research by tracing secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Methods of collecting data in this research carried out by documentary study. Research results show that: First, conditions of ratification of composition plan as stipulated in Law Number 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations has not yet provided enough legal certainty to the creditors. The reason is the Bankruptcy and Suspension of Payment Act doesnt provide enough explanation regarding the composition plan that is guaranteed to be executed. Not only that, but the Act also not yet regulated the insolvency test in the status quo homologation procedure which implies the court couldnt understand deeply the debtor's financial condition, hence the compositon plan appropriate to be executed. Second, the act doesnt prohibit the debitor compiles a compositon plan on the condition they side with one of the creditors which harms other creditors. This condition implies a discrimination of small creditors which contradicted the justice value. This research recommends that the Suspension of Payment Act must be reformulated in a few aspects. First, the act must regulate the minimum requirement for the substance of the composition plan proposal with a balance sheet test and/or cash flow test for the debitors. Second, the act must regulate a prohibited debitor that compiles a composition plan which potentially harms other creditors. Third, the procedural law of the Bankruptcy act must be amended to accommodate the cumulative three parties interest above.

Kata Kunci : Perdamaian,PKPU,Kepailitan,Homologasi