Upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan desa sebagai unit pemerintahan yang otonom

RAHARJO, Triyanto, Dra. Ratnawati, SU

2003 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Tulisan ini merupakan bentuk terakhir dari rangkaian kegiatan penelitian yang mencoba untuk mengetahui, memahami dan menyelami upaya mewujudkan desa sebagai unit pemerintahan yang otonom di Kabupaten Kulon Progo dalam kerangka otonomi daerah sebagai konsekuensi terjadinya pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dan pergeseran format politik nasional. Diberlakukannya Undang Undang 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, memberikan iklim segar bagi demokrasi di Indonesia. Demokrasi dimaknai sebagai mekanisme yang paling fair dalam memperjuangkan kepentingan – kepentingan anggotanya. Keanekaragaman dan perbedaan serta keunikan mendapat tempat yang semestinya. Dalam mengelola keunikan, kekhasan dan keberagaman tidak bisa lagi dilakukan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu desentraslisasi merupakan pilihan yang terbaik agar dapat merespon dinamika masyarakat dengan lebih baik. Pemerintah Daerah diberikan kekuasaan diberikan keleluasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, yang di dalamnya tercakup pengaturan tentang desa. Namun demikian peraturan daerah tentang desa tidak lebih tinggi dari hak asal usul dan adat istiadat desa. Pemerintah daerah dalam membuat peraturan daerah tentang desa wajib memperhatikan keunikan dan kekhasan desa. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam upayanya untuk memperkuat desa sebagai unit pemerintahan yang otonom., tidak terlepas dari visi dan misi Kabupaten Kulon Progo yang tercantum dalam Rencana Strategik Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2001- 2005. Sedangkan langkah yang ditempuh menyangkut 4 (empat) komponen otonomi yakni kewenangan desa, kelembagaan desa, sumber daya manusia desa dan keuangan desa. Dibidang kewenangan, dilakukannya penelitian dan kajian tentang kewenangan desa. Tujuan kegiatan ini untuk mengetahui kewenangan asli, kewenangan pelimpahan dan kewenangan tugas pembantuan yang dimiliki desa. Hasilnya desa-desa di Kabupaten Kulon Progo memiliki 25 (dua puluh lima) sektor kewenangan. Dibidang kelembagaan, dilakukannya penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dengan dikeluarkannya Perda No 2 tahun 2001; Pengaturan pembentukan Badan Perwakilan Desa dengan Perda No.3 tahun 2003 dan pengaturan pembentukan lembagalembaga kemasyarakatan desa dengan perda No 15 tahun 2001. Dibidang sumber daya manusia desa dikeluarkannya Perda No 7, 8 dan 9 sebagai pijakan hukum untuk meningkatkan kapasitas lurah, pamong desa, sekretaris Badan Perwakilan Desa dan staf. Untuk kegiatan teknis dilaksanakan pelatihan pengelolaan keuangan desa, pelatihan pemberdayaanaparat pemerintah desa se Kabupaten Kulon progo, lokakarya Badan Perwakilan Desa se Kabupaten Kulon Progo dan pemantapan legislasi desa. Dibidang keuangan pengaturan dengan Perda No 5 tahun 2001 Sumber Pendapatan Desa dan Pengelolaannya, Perda No 6 tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perda No. 8 tahun 2003 tentang Dana Cadangan Pemberdayaan Desa. disamping itu juga dilakukan bimbingan penyusunan anggaran dan mekanisme teknis pengelolaan keuangan desa, pemberian dana bantuan desa, dan pemberian dan penyisihan pajak bumi dan bangunan serta pajak dan restribusi daerah. Perubahan paradigma dilevel supra desa memberi warna dalam dinamika kehidupan desa. Pemerintah desa menjadi lebih transparan dan akuntable. Ada sebuah kesadaran baik dari pemerintah desa maupun masyarakat desa untuk menggunakan mekanisme demokrasi dalam mengelola berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat desa. Meskipun kesadaran itu sendiri belum dibarengi dengan kemampuan teknis maupun konseptual dalam berdemokrasi. Dibidang keuangan desa, pemerintah daerah masih sangat tergantung dengan bantuan keuangan pemerintah kabupaten. PADes belum mampu membiayai roda pemerintahan desa bahkan untuk pembiayaan yang bersifat rutin. Sumber-sumber keuangan desa sangat terbatas baik jenis maupun jumlahnya, karena sumber-sumber keuangan yang besar masih dikuasai pemerintah kabupaten. Pada level masyarakat desa, budaya Jawa dan ajaran Agama Islam merupakan nilai dan norma yang dijunjung tinggi seperti rasa hormat, tepo sliro, keharmonisan. Nilai dan noma inilah yang merajut hubungan dalam masyarakat sehingga menumbuhkan kebersamaan.

This writing is a final form of a series of research activities trying to know, understand, and examine the effort to realize the village as an autonomous government unit in Kulon Progo Regency in the frame of local autonomy as a consequence of the paradigm movement in performing the government and the movement of the national politic form. The establishment of the Law Number 22 in the Year of 1999 concerning the Local Government gives a fresh climate for the democracy in Indonesia. Democracy is assumed as the fairest mechanism in struggling for the interests of its members. The diversity and difference as well as the uniqueness get a better place. The Central Government cannot manage the uniqueness, specialty, and diversity anymore. Therefore, the decentralization is the best choice in responding the community dynamics better. The Local Government is given a freedom to manage its own household, including the right to manage the village. However, the Local Rule concerning the village does not have a higher position than the right of origin and the customs of the village. In establishing the Local Rule concerning the village, the Local Government should pay attention to the village uniqueness and specialty. In the effort to support the village as an autonomous governance unit, the Local Government of the Kulon Progo Regency is highly associated with its vision and mission mentioned in the Strategic Plan of the Kulon Progo Regency in the Year of 2001 – 2005. Meanwhile, the steps conducted are concerned with the four components of the autonomy i.e. the village authority, the village institutionalization, the village human resources, and the village finance. In the aspect of the village authority, the Local Government conducted a study of the village authority. This activity was aimed at knowing the original authority, the transfer authority, and the assistance authority possessed by the village. The results of the study showed that the villages in Kulon Progo Regency had 25 sectors of authority. In the aspect of institution, the Local Government constructed an order of the Organizational Formation and Working System of the Village Government by establishing the Local Rule Number 2 in the year of 2001; organized the formation of the Village Representative Body by establishing the Local Rule Number 2 in the year of 2003, and organized the formation of the village social institutions by establishing the Local Rule Number 15 in the year of 2001. In the aspect of human resources, the Local Government established the Local Rules Number 7, 8, and 9 as the juridical foundation to increase the capability of the Village Chief, the Civil Service, the Secretary of the Village Representative Body, and staff. As the technical activities, the Local Government conducted a training of the village financial management, a training of the village government staff empowerment, a lokakarya for the Village Representative Body, and the stabilization of the village legislation. To manage the aspect of the finance, the Local Government established the Local Rule Number 5 in the year of 2001 concerning the Village Income Sources and their management, the Local Rule Number 6 in the year of 2001 concerning the Village Income and Expenditure Budget, and the Local Rule Number 8 in the year of 2003 concerning the Reserve Fund for the Village Empowerment. In addition to the rules, the Local Government also conducted a guide to organize the budget and a guide concerning the technical mechanism of the village finance management, the distribution of the village aid, and the distribution and isolation of the land-and-building tax as well as the local tax and retribution. The paradigm movement in the level of supra village gives a color in the village life dynamics. The Village Government is increasingly transparent and accountable. The Village Government together with the community becomes more aware of implementing the democratic mechanism in managing various interests existing in the community, although the awareness accompanied by the technical and conceptual capability of doing the things democratically. In the aspect of the village finance, the Local Government highly depends on the financial aid from the Regency Government. PADes has not been capable of paying the expense of the village governance activities, even for the routine expenditure. The sources of the village finance are very limited in sorts as well as in numbers, because the potential financial sources are still authorized by the Regency Government. In the level of the village community, the Javanese customs and the Islamic doctrines are the values and norms highly honored, for example, the sense of honor, tepo sliro, and harmony. These norms and values create a relationship among the members of the community so that the togetherness grows well

Kata Kunci : Otonomi Desa, Demokrasi, Desentralisasi dan Pemerintahan, Village Outonomy, Democracy, Dezentralitation and Goverment