ANALISIS KESIAPAN PENERAPAN E-PROCUREMENT PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN PACITAN

NURUL PRIMADANI, Dina Natasari, S.E., M.Si., Ak., CA

2023 | Tugas Akhir | D4 Akuntansi Sektor Publik

Dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana pada suatu instansi, maka perlu dilakukan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa. Bupati Pacitan pada akhir tahun 2022 telah mengambil langkah guna memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengeluarkan Surat Edaran Bupati Pacitan Nomor 027/009/408.18/2023 Tentang Perencanaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan penerapan E-Procurement pada Dinas Sosial Kabupaten Pacitan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa wawancara, observasi, dan studi literatur. Wawancara dilakukan kepada staf yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa pada Dinas Sosial Kabupaten Pacitan. Penelitian dilakukan mulai dari Bulan Desember 2022 � Januari 2023. Hasil penelitian terkait kesiapan penerapan E-Procurement pada Dinas Sosial Kabupaten Pacitan menunjukkan bahwa dilihat dari 3 (tiga) variabel yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), Teknologi, dan Komitmen Pimpinan, Dinas Sosial Kabupaten Pacitan telah siap untuk menjalankan E-Procurement. Hal ini dapat dilihat dari kesiapan SDM yang didominasi oleh staf-staf muda yang memiliki kompetensi di bidang infrastruktur teknologi serta kapasitas ilmu pengetahuan yang dapat memahami ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah, infrastruktur teknologi yang memadai dikarenakan perangkat-perangkat pendukung dan penunjang kegiatan dinas merupakan keluaran terbaru, serta dukungan anggaran maupun dukungan positif dari legislatif.

In terms of fulfillment of facilities and infrastructure in an agency, it is necessary to organize the procurement of goods/services. At the end of 2022, the Pacitan Regent has taken steps to fulfill the mandate of the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 12 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods/Services by issuing Pacitan Regent Circular Letter Number 027/009/408.18/2023 concerning Planning for the Implementation of Procurement of Goods/Services in the Pacitan Regency Government for the 2023 Fiscal Year. This research aims to determine the E-Procurement implementation readiness in the Social Division in Pacitan Regency. This research is qualitative descriptive research by using data collection methods which are interview, observation, documentation, and literature review. The research samples were staffs that were involved in the goods/services procurement process. The research was conducted from December 2022 � January 2023. The research results related to the E-Procurement Implementation Readiness in the Social Division in Pacitan Regency show that the visit of 3 (three) variables namely Human Resources, Technology, and Leadership Commitment, Social Division in Pacitan Regency is ready to run the E-Procurement. This can be seen from the readiness of human resources which are dominated by young staff who have competence in the field of technology infrastructure as well as scientific capacity that can understand the provisions of government procurement of goods/services, and technological infrastructure because the supporting equipments for official activities is the new release, the budget and positive support from the legislature.

Kata Kunci : Kesiapan, E-Procurement, E-Purchasing, E-Catalogue