Relevansi Prinsip Una Via dengan Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Administrasi pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup

SITI SHALIMA SAFITRI, Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.

2023 | Skripsi | S1 HUKUM

Penulisan ini memiliki 2 (dua) tujuan yaitu pertama, mengetahui keterkaitan prinsip una via dengan penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia. Kedua, mengetahui parameter penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif dalam hukum lingkungan. Untuk menganalisis penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Lebih lanjut, dalam penelitian ini menggunakan beberapa jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Penulis, didapatkan hasil sebagai berikut. Pemberlakuan sanksi denda administratif dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) pada lingkungan hidup menunjukkan depenalisasi dan perkembangan sanksi administratif yang sejalan dengan Hukum Uni Eropa sebagaimana Lisbon Treaty. Dengan perkembangan tersebut menimbulkan suatu konsekuensi tumpang tindih sanksi pidana dan sanksi administratif lingkungan hidup. Solusi untuk menjawab persoalan kumulasi sanksi tersebut dapat melihat prinsip una via. Lebih lanjut denda administratif sebagai sanksi yang menghukum (bestraffende), tidak bisa dijatuhkan untuk pelanggaran yang sama telah dimulai proses peradilan pidana, atau telah ada sanksi pidana menurut Pasal 5(44) Algemene wet bestuursrecht. Walaupun terdapat upaya depenalisasi, Penulis juga mengantisipasi dalam Penulisan ini agar kekeliruan pemahaman konseptual terkait sanksi administratif di Indonesia, yaitu paksaan pemerintah dan denda administratif, yang menyebabkan sanksi tersebut dipandang sebagai sanksi yang lemah tidak terulang kembali. Maka dengan diberlakukannya Perppu Cipta Kerja diharapkan dapat menyediakan sanksi administratif yang efektif, proporsional, dan menimbulkan efek jera.

This legal research has 2 (two) objectives. First, it analyzes the interrelations between the una via principle and the enforcement of environmental law in Indonesia. Secondly, it examines the parameters in imposing criminal and administrative sanctions in environmental law. To analyze this research, the normative legal research method is employed. Furthermore, this research conducts several types of approaches, including statute approach, conceptual approach, case approach, and comparative approach. Based on the legal research that has been done by the author, the following results are obtained. The imposition of administrative fines in The Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation (Job Creation GRL) in environmental law shows a depenalization and a development of administrative sanctions aligned to The European Union Law based on Lisbon Treaty. These developments lead to the consequence of overlapping criminal sanctions and administrative sanctions in environmental law. The solution regarding the accumulation of sanctions refers to the principle of una via. Furthermore, administrative fines as punitive sanctions (bestraffende), cannot be imposed for the same offence that has begun criminal proceedings, or there have been criminal sanctions, based on Article 5(44) Algemene wet bestuursrecht. Although there may lead to depenalization, the author also anticipates in this thesis that the conceptual misconception regarding administrative sanctions in Indonesia, namely government coercion and administrative fines, causes administrative sanctions to be seen as weak sanctions do not recur. So with the enactment of Job Creation GRL, it is hoped that it can provide effective and proportional administrative sanctions that have a deterrent effect.

Kata Kunci : Prinsip Una Via, Sanksi Pidana, Sanksi Administrasi, Hukum Pidana Administrasi, Hukum Lingkungan Hidup