Analisis Peran Inspektorat dalam Peningkatan Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK (Studi pada Badan Pengawas Pemilu)

REYHAN ISMANDHIKA, Rusdi Akbar, M.Sc., Ph.D., CMA., Ak., CA.

2023 | Tesis | MAGISTER AKUNTANSI

Pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi audit menjadi kewajiban karena diatur dalam Undang-Undang, tindak lanjut atas rekomendasi audit dapat membawa perubahan perbaikan tata kelola dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas. Manajemen wajib untuk menindaklanjutinya, namun auditor internal juga dapat mendorong penerapan rekomendasi dan mengawal pelaksanaan tindak lanjut tersebut. Penyelesaian tindak lanjut audit yang merupakan perwujudan peran auditor internal terlihat dalam data pemantauan tindak lanjut yang ditampilkan pada IHPS BPK. Capaian persentase penyelesaian tindak lanjut Bawaslu cenderung rendah namun selalu meningkat setiap tahunnya, dan auditor internal dhi. inspektorat dapat berperan penting di dalamnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab masih rendahnya persentase tindak lanjut rekomendasi audit di Bawaslu, dan peran inspektorat dalam meningkatkan persentase tindak lanjut rekomendasi audit. Teori institusional digunakan untuk dapat menjelaskan fenomena suatu organisasi dalam mengimplementasikan aturan untuk mendapatkan legitimasi sehingga dapat menyimpulkan faktor pendorong dalam peran auditor internal untuk meningkatkan persentase tindak lanjut rekomendasi audit. Wawancara dilakukan kepada para aktor yang berperan dalam proses penyelesaian tindak lanjut. Hasil penelitian mengidentifikasi faktor-faktor penyebab masih rendahnya persentase tindak lanjut di Bawaslu karena masih terdapat temuan-temuan yang sulit untuk ditindaklanjuti, dan kendala yang dialami oleh inspektorat. Selain itu mengidentifikasi peran inspektorat dalam meningkatkan persentase tindak lanjut yang dapat dilakukan dengan baik karena adanya bentuk komitmen dari inspektorat untuk mencapai tujuan organisasi secara maksimal. Komitmen yang ditunjukkan inspektorat untuk terus meningkatkan persentase tindak lanjut dengan cara mendorong satker di Bawaslu agar menindaklanjuti rekomendasi BPK mengindikasikan terjadinya pergerakan menuju isomorfisme normatif.

The implementation of follow-up on audit recommendations is an mandatory because it is regulated in law, follow-up on audit recommendations can bring changes to improve governance and increase transparency and accountability. Management is mandatory to follow up, but internal auditors can also encourage the implementation of recommendations and oversee the implementation of the follow-up. The completion of audit follow-up, which is a manifestation of the role of internal auditors, can be seen in the follow-up monitoring data displayed in the IHPS BPK. The percentage achievement of the completion of Bawaslu's follow-up tends to be low but always increases every year, and internal auditors in this case inspectorate can play an important role on it. The purpose of this study is to analyze the causes of the low percentage of follow-up on audit recommendations in Bawaslu, and the role of the inspectorate in increasing the percentage of follow-up on audit recommendations. Institutional theory is used to explain the phenomenon of an organization in implementing rules to gain legitimacy so as to conclude the driving factors in the role of internal auditors to increase the percentage of follow-up on audit recommendations. Interviews were conducted with actors who play a role in the follow-up completion process. The results of the study identified factors causing the low percentage of follow-up in Bawaslu because there are still findings that are difficult to follow up, and obstacles experienced by the inspectorate. In addition, it identifies the role of the inspectorate in increasing the percentage of follow-up which can be done well because of the form of commitment from the inspectorate to achieve maximum organizational goals. The commitment shown by the inspectorate to continue to increase the percentage of follow-up by encouraging work units in Bawaslu to follow up on BPK recommendations indicates a movement towards normative isomorphism.

Kata Kunci : Tindak lanjut rekomendasi audit, auditor internal, isomorfisme normatif / Follow-up on audit recommendations, internal auditors, normative isomorphism