Dinamika Politik Lokal Bojonegoro dalam Upaya Minimalisasi Kutukan Sumber Daya Alam

AHMAD SHOLIKIN, Prof. Dr. Poppy Sulistyaning Winanti, S.IP., M.P.P., M.Sc.; Dr. rer.pol Mada Sukmajati, S.IP., MPP.;

2023 | Disertasi | DOKTOR ILMU POLITIK

Disertasi ini mengeksplorasi bagaimana dinamika ekonomi politik lokal dalam proses minimalisasi kutukan sumber daya alam di Indonesia pada era desentralisasi. Fokus penelitian ini pada respons pemerintahan lokal dan nasional dalam mengelola tambang minyak dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro. Pentingnya kajian ini dilatarbelakangi oleh beberapa alasan. Pertama, alasan empiris, dan kedua alasan teoritis. Secara empiris pengelolaan sumber daya alam Indonesia di era desentralisasi menimbulkan banyak masalah. Di tingkat Nasional, menunjukkan bahwa daerah yang kaya sumber daya alam di Indonesia memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Hipotesis kutukan sumber daya alam pada era otonomi daerah benar adanya, karena pemerintah pusat memberikan kekuasaan yang lebih besar bagi daerah untuk memanfaatkan sumber daya alamnya. Secara teoritis, beberapa studi menjelaskan bahwa negara-negara yang kaya sumber daya alam cenderung memperburuk transparansi dan akuntabilitas, bahkan hal yang lebih parah para elit dapat terlibat dalam kegiatan rent seeking. Dengan demikian penelitian ini mencoba memperbaiki masalah ini dengan menyelidiki mengapa muncul berbagai inovasi kebijakan minimalisasi kutukan sumber daya alam di Bojonegoro. Pertanyaan yang diangkat dalam disertasi ini adalah bagaimana Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro dalam mengalokasikan pendapatan dari Minyak dan Gas Bumi sebagai pendukung pembangunan di Bojonegoro. Serta bagaimana proses politik yang terjadi di level lokal, nasional, dan global dalam upaya minimalisasi kutukan sumber daya alam di Kabupaten Bojonegoro. Secara keseluruhan disertasi Dinamika Politik Lokal Bojonegoro dalam upaya Minimalisasi Kutukan Sumber Daya Alam ini menyatakan bahwa variabel di tingkat lokal, nasional dan global membentuk insentif untuk mempromosikan kebijakan minimalisasi kutukan sumber daya alam di Bojonegoro. Variabel ditingkat lokal adalah kemampuan warga Bojonegoro untuk mengartikulasikan tuntutan dan menekan pemerintah telah mendorong pemerintah memiliki insentif untuk mempromosikan akuntabilitas sebagai upaya meminimalisasi kutukan sumber daya alam. Selain itu dinamika institusi lokal di Bojonegoro telah menciptakan tiga ruang interaksi yaitu ruang yang diperkenankan, ruang yang diciptakan dan ruang tertutup. Ketiga ruang ini turut berpartisipasi dalam menciptakan dinamika politik yang mempengaruhi munculnya kebijakan meminimalisasi kutukan sumber daya alam di Bojonegoro. Variabel ditingkat nasional adalah keberhasilan KPK dalam menuntut dan memenjarakan banyak pejabat tingkat tinggi merupakan sebuah simbol aturan hukum yang membentuk insentif politisi di Bojonegoro. Selain itu pengakuan terhadap para pemimpin lokal (walikota dan bupati) yang telah mampu memberikan pelayanan yang baik di tingkat lokal akan dipromosikan ke tingkat nasional. Variabel ditingkat global adalah adanya lokalisasi norma-norma global berpengaruh pada aktor-aktor politik lokal di Bojonegoro untuk mempromosikan meminimalisasi kutukan sumber daya alam di Bojonegoro. Temuan desertasi ini menjawab kekurangan studi tentang kutukan sumber daya alam selama ini yang fokus pada identifikasi di level negara, dan studi ini mengidentifikasi kutukan sumber daya alam di level pemerintah daerah. Selain itu disertasi ini mencoba melengkapi studi tentang upaya bagi daerah/negara dalam keluar dari fenomena resource curse. Bojonegoro menunjukkan bahwa berbagai upaya untuk minimalisasi resource curse perlu berbagai variable di tingkat lokal, nasional dan global untuk dapat dipromosikan menjadi sebuah kebijakan.

This dissertation explores the dynamics of the local political economy in minimizing the natural resource curse in Indonesia in the decentralization era. The focus of this research is on the response of local and national governments in managing oil and gas mines in Bojonegoro Regency. The importance of this study is motivated by several reasons. First, empirical reasons, and second theoretical reasons. Empirically, the management of Indonesia's natural resources in the decentralization era has created many problems. At the national level, it shows that regions which are rich in natural resources in Indonesia have high poverty rates. The natural resources curse hypothesis in the era of regional autonomy is true because the central government gave greater powers to the regions to utilize their natural resources. Theoretically, several studies explain that countries which are rich in natural resources tend to exacerbate transparency and accountability, even more, so that elites can engage in rent-seeking activities. Thus, this study tries to fix this problem by investigating why various policy innovations are emerged to minimize the curse of natural resources in Bojonegoro. The question raised in this dissertation is how the Bojonegoro Regency Government allocates revenue from Oil and Gas as support for development in Bojonegoro. As well as how the political processes occur at the local, national, and global levels to minimize the curse of natural resources in Bojonegoro Regency. In sum, the dissertation Local Political Dynamics of Bojonegoro in Minimizing the Natural Resource Curse states that variables at the local, national, and global levels shape incentives to promote policies to minimize the natural resources curse in Bojonegoro. The variable at the local level is the ability of Bojonegoro residents to articulate demands and put pressure on the government, which has encouraged the government to have incentives to promote accountability as an effort to minimize the natural resources curse. In addition, the dynamics of local institutions in Bojonegoro have created three spaces for interaction, namely spaces that are permitted, spaces that are created, and spaces that are closed. These three spaces participate in creating political dynamics that influence the emergence of policies to minimize the natural resources curse in Bojonegoro. The variable at the national level is the success of the KPK in prosecuting and imprisoning many high-level officials, which is a symbol of the rule of law that shapes the incentives of politicians in Bojonegoro. In addition, the recognition of local leaders (mayors and regents) who have been able to provide good services at the local level will be promoted to the national level. The variable at the global level is the localization of global norms influencing local political actors in Bojonegoro to promote minimizing the curse of natural resources in Bojonegoro. The findings of this dissertation answer the lack of studies on the curse of natural resources so far that focus on identification at the state level, and this study identifies the curse of natural resources at the local government level. In addition, this dissertation tries to complete the study of efforts for regions/countries to get out of the resources curse phenomenon. Bojonegoro shows that various efforts to minimize resources curse need various variables at the local, national, and global levels to be promoted into a policy.

Kata Kunci : Minimizing the Curse of Natural Resources, Local Political Dynamics, Bojonegoro