Kelemahan Formulasi Pasal 112 Undang-Undang Narkotika dan Implikasi Yuridisnya Terhadap Penuntutan dan Pemidanaan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri

SALWA AZZAHRA F, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.

2023 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan formulasi yang terdapat dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengetahui implikasi kelemahan formulasi yang terdapat dalam ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap penuntutan serta pemidanaan dalam perkara penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder berdasarkan hasil studi kepustakaan dan didukung data primer berupa hasil wawancara dengan narasumber. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, kelemahan formulasi dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat meluas dan tidak ada unsur mens rea untuk dapat membedakan antara penyalahguna bagi diri sendiri dan pengedar gelap narkotika. Kedua, sifat meluasnya unsur dan ketiadaan unsur mens rea dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebabkan perbedaan pendapat antara aparat penegak hukum yang menimbulkan disparitas baik dalam tahap penuntutan dan tahap pemidanaan.

This legal research aims to find out the weaknesses of the formulation contained in Article 112 Act Number 35 of 2009 regarding Narcotics and the implications of the weakness of the formulation on the prosecution and sentencing in the case of self narcotics abusers. This type of research in legal writing is normative legal research that uses secondary data supported by primary data from interviews. Data were analyzed qualitatively and presented descriptively. Two conclusions can be drawn based on the study results and discussion. First, the weakness of the formulation in Article 112 Act Number 35 of 2009 regrading Narcotics is in the form of the absence of mens rea elements in Article 112 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics which distinguishes between self narcotic abusers and illicit drug dealers. Second, the absence of mens rea elements in Article 112 Act Number 35 of 2009 regrading Narcotics causes differences of opinion between law enforcement officials which causes disparities in sentencing process.

Kata Kunci : kebijakan hukum pidana, penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, penuntutan, pemidanaan