Analisis Perbandingan Putusan Hakim Dalam Permohonan Pembatalan Perdamaian (Homologasi) Ditinjau Dari Pasal 170 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

CLAUDIA ANASTASYA P, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.

2023 | Skripsi | S1 HUKUM

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian penerapan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap putusan Permohonan Pembatalan Perdamaian (Homologasi) dan perbandingan perbedaan pandangan hakim dalam memutus akibat hukum pada Permohonan Pembatalan Perdamaian (Homologasi). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan menelusuri data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan cara pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan alat berupa studi dokumen. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan disajikan secara deskriptif komparatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan dalam kesesuaian penerapan Pasal 170 UUK PKPU pada kedua putusan oleh para pihak yang terlibat. Pandangan hakim dalam memutuskan akibat hukum pada kedua putusan juga berbeda sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta ditemukan adanya kekosongan hukum mengenai akibat hukum untuk permohonan pembatalan perdamaian yang sedang diproses upaya kasasi oleh pemohon yang berbeda dengan pemohon a quo. Saran yang diajukan untuk masa yang akan datang adalah perlu ada pembaharuan mengenai UUK PKPU tentang pengaturan pengajuan permohonan pembatalan perdamaian (homologasi) terhadap debitor yang sama oleh kreditor yang berbeda untuk mengisi kekosongan hukum.

This legal writing aims to determine and analyze the suitability of the application of Article 170 Act Number 37 Year 2004 Concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations for Payment of Debt to the case of the Request for Cancellation of Settlement (Homologation) and to compare the different views of judges in deciding the legal consequences of the Request for Cancellation of Settlement (Homologation). This research is a normative juridical law research conducted by tracing secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials by collecting data usisng library research and tools in the form of document studies. Data analysis in this research used qualitative analysis and was presented in a comparatively descriptive. The results of the research and discussion show that there are differences and similarities in the suitability of the application of Article 170 UUK PKPU to the two decisions by the parties involved. The views of the judges in deciding the legal consequences of the two decisions are also different, causing legal uncertainty and it is found that there is a legal void regarding the legal consequences for the request for cancellation of the peace which is being processed by cassation by the applicant who is different from the a quo applicant. Therefore, it is recommended for the future needs to update the UUK PKPU regarding arrangements for submitting requests for cancellation of settlement (homologation) against the same debtor by different creditors to fill the legal void.

Kata Kunci : Putusan, Permohonan Pembatalan Perdamaian (Homologasi), PKPU