TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DANA PENSIUN DALAM HAL TERJADI PERBEDAAN PENGATURAN ANTARA PERATURAN DANA PENSIUN DENGAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 56/Pdt.G/2011/PN Sby)

ANJAR OKTAVIANI P I, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.

2023 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Peraturan Dana Pensiun di dalam suatu perusahaan yang mengikutsertakan pekerjanya sebagai peserta Dana Pensiun. Tujuan lain dari penelitian ini juga untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaiannya dalam hal pengaturan Peraturan Dana Pensiun berbeda dengan Perjanjian Kerja Bersama. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan atas berbagai bahan hukum baik primer maupun sekunder dengan alat berupa studi dokumen. Penelitian didukung wawancara terhadap narasumber yang memiliki keahlian di bidang perjanjian dengan alat pedoman wawancara. Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pertama, kedudukan Peraturan Dana Pensiun di dalam suatu perusahaan yang mengikutsertakan pekerjanya sebagai peserta Dana Pensiun adalah lebih tinggi dibandingkan dengan Perjanjian Kerja Bersama karena norma hukumnya bersifat memaksa dan pelanggaran atas Peraturan Dana Pensiun berakibat pada sanksi pidana penjara dan denda, sedangkan apabila ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama batal demi hukum. Kedua, penyelesaiannya dalam hal pengaturan Peraturan Dana Pensiun berbeda dengan Perjanjian Kerja Bersama, maka Pemberi Kerja harus melakukan perubahan Perjanjian Kerja Bersama atau Peraturan Dana Pensiun sehingga keduanya selaras, karena pada prinsipnya hak dan kewajiban terkait dengan program pensiun mengikuti ketentuan yang tercantum di Peraturan Dana Pensiun.

This paper aims to identify and analyze the position of the Pension Fund Regulations within a company that involves its employees as a member of the Pension Fund. In addition, this paper also to identify and analyze its resolution in the event that the Pension Fund Regulations have different from the Collective Labor Agreement. This paper is a descriptive normative research and conducted by library research on various legal materials, both primary and secondary, with a tool in the form of a document study. The research was supported by interviews with an expert in the agreements using an interview guide. All of the data research was qualitatively analyzed and presented descriptively. Based on the research results, it is concluded that first, the position of Pension Fund Regulations in a company that includes its employees as Pension Fund participants is higher than the Collective Labor Agreement because the legal norms are coercive and violations of the Pension Fund Regulations result in imprisonment and fines, whereas if the provisions in the Collective Labor Agreement conflict with the provisions of laws and regulations, the provisions in the Collective Labor Agreement are null and void by law. Second, if the provisions of the Pension Fund Regulations are different from the Collective Labor Agreement, the Employer must amend the Collective Labor Agreement or the Pension Fund Regulations so both of provions are aligned, because the rights and obligations related to the pension program should follow the provisions contained in the Pension Fund Regulations.

Kata Kunci : Kedudukan, Peraturan Dana Pensiun, Perjanjian Kerja Bersama