KLAIM INOVASI DALAM KEBIJAKAN PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENGEMBANGAN PARIWISATA NATUNA

MELLYANA CANDRA, Tapiheru Joash Elisha Stephen, S.I.P., M.A.,Ph.D.

2023 | Tesis | MAGISTER POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Penelitian ini menganalisis kebijakan yang diklaim sebagai suatu inovasi oleh Pemerintah Kabupaten Natuna. Kasus yang diamati adalah kebijakan pembentukan Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Natuna (TP3N) di Kabupaten Natuna. Langkah kebijakan ini didorong melalui produk hukum yaitu Peraturan Bupati. Penelitian ini mencoba mencermati bagaimana sebuah kebijakan yang dimaksudkan sebagai inovasi dan menghasilkan inovasi lanjutan, namun tidak menghasilkan hasil yang maksimal atau sesuai dengan yang diharapkan. Untuk menganalisis klaim inovasi kebijakan percepatan pengembangan pariwisata di Kabupaten Natuna, peneliti menggunakan fase instrumen inovasi kebijakan dari OECD. Analisis data melalui metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini mematahkan klaim inovasi pada kebijakan pembentukan TP3N. Hal ini dilihat dari lima instrument inovasi kebijakan belum terlaksana dalam percepatan pengembangan pada sektor pariwisata di Kabupaten Natuna. Lima instrument tersebut adalah Human Resource Management, Regulation Budgeting, Innovation Organisations dan Managing risk and Uncertainty. Klaim inovasi berhenti hanya sampai pada tahap pembentukan TP3N. Hal tersebut diakibatkan oleh kebijakan yang diciptakan masih bergantung dengan sosok inisiator sehingga keterlibatan inisiator dalam TP3N memiliki peranan yang dominan dan mempengaruhi keberlangsungan pelaksanaan inovasi kebijakan yang telah diciptakan. Jabatan yang melekat dalam TP3N melekat pada jabatan struktural, Program kerja TP3N diatur dalam tingkatan perturan yang lemah masih berada pada tingkatan peraturan kepala daerah. Proses mekanisme pembuatan peraturan bupati dirancang tanpa melibatkan legislatif dan multi stakeholder, ketidakterlibatan legislatif dan multi stakeholder membuat TP3N luput dari pengawasan. Dalam pelaksanaanya pemerintah kabupaten Natuna tidak mengalokasikan anggaran kepada TP3N. Sejak terbentuk, TP3N belum pernah melahirkan inovasi lanjutan hal ini diakibatkan oleh dalam rancangan pembuatan produk kebijakan tidak menerapkan manajemen dalam mengelola resiko yang akan terjadi setelah kebijakan terbentuk. Proses formulasi kebijakan hanya melibatkan perangkat daerah pemerintah kabupaten Natuna, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memegang kendali lebih pada setiap tahapan perumusan kebijakan. Dalam pelaksanaannya, program kerja TP3N kembali menjadi program kerja masing- masing Organisasi Perangkat Daerah, tidak terlaksana secara khusus melalui TP3N. Akibatnya tidak ada dampak yang signifikan atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten Natuna sebagaimana dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bersama.

This research analyzes a policy claimed as an innovation by the Natuna Regency Government. The case observed is the policy of establishing the Natuna Tourism Development Acceleration Team (TP3N) in Natuna Regency. This policy step is driven through a legal product which is a Regent Regulation. This research tries to examine how a policy that is intended as an innovation and produces further innovations, but does not produce maximum results or as expected. To analyze the claims of policy innovation to accelerate tourism development in Natuna Regency, Researcher used the policy innovation instrument phase of the OECD. Data analysis through qualitative research methods with a case study approach analyzed descriptively. The results of this study refute claims of innovation in the TP3N establishment policy. This can be seen from the five instruments of policy innovation that have not been implemented in accelerating the development of the tourism sector in Natuna Regency, The five instruments are as follows: Human Resource Management, Regulation Budgeting, Innovation Organisations and Managing risk Uncertainty. Claims of innovation stop at the TP3N formation stage. This is due to the fact that the policies created still depend on the figure of the initiator so that the initiator's involvement in TP3N has a dominant role and affects the sustainability of the implementation of policy innovations that have been created. Positions attached to TP3N are attached to structural positions, TP3N's work program is regulated at the level of regulations, which are still weak at the level of regional head regulations. The process of the regent's regulation-making mechanism was designed without the involvement of the legislature and multi- stakeholders, making TP3N unavailable for supervision. In its implementation, the Natuna district government does not allocate a budget to TP3N. Since its formation, TP3N has never produced further innovations. This is due to the fact that in the design of making policy products, it does not apply management in managing the risks that will occur after the policy is formed. The policy formulation process only involves regional apparatus of the Natuna district government, The Tourism and Culture Office has more control at every stage of policy formulation. In its implementation, the TP3N work program is again the work program of each Regional Apparatus Organization, not specifically implemented through TP3N. As a result, there is no significant impact on the policies made by the Natuna district government as well as the goals and objectives that have been set together.

Kata Kunci : Klaim inovasi, Percepatan Pengembangan Pariwisata, Natuna