PEMENUHAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DALAM PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN TERHADAP JUAL BELI TANAH DAN ATAU BANGUNAN DI KOTA MAKASSAR

AZIS ALAM, Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv LL.M., LL.D.

2023 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji tentang efektifitas serta pelaksanaan Pemenuhan self assesment system dalam Pemungutan BPHTB terhadap Jual Beli Tanah dan atau Bangunan di Kota Makassar. Penelitian hukum yuridis empiris ini bersifat deskriptif. Data primer didapat dari para responden yaitu Dinas Pendapatan Kota Makassar, PPAT Wilayah Kota Makassar dan narasumber melalui instrumen wawancara. Data sekunder didapat dari penelitian kepustakaan, melalui studi dokumen (berkas pendukung, buku, peraturan perundang-undangan). Data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan pertama, efektifitas pemenuhan self assessment system dalam pemungutan BPHTB terhadap jual beli tanah dan atau bangunan di Kota Makassar dilihat dari data penerimaan BPHTB Kota Makassar bahwa jumlah target dan realisasi pajak BPHTB untuk tahun anggaran 2020 sampai 2022 berada pada kriteria tidak efektif. Kedua, pelaksanaan pemenuhan self assessment system dalam pemungutan BPHTB terhadap jual beli tanah dan atau bangunan di Kota Makassar belum diterapkan dikarenakan petugas pajak (Fiskus) masih turut campur dalam menentukan harga transaksi pembayaran BPHTB dari wajib pajak.

The purpose of this study was to find out and study the effectiveness and implementation of the Self Assessment System Fulfillment in the BPHTB Collection for the Sale and Purchase of Land and or Buildings in Makassar City. This empirical juridical law research is descriptive in nature. Primary data were obtained from respondents, namely Makassar City Revenue Service, PPAT Makassar City Region and informants through interview instruments. Secondary data was obtained from library research, through document studies (supporting files, books, laws and regulations). Primary data and secondary data were analyzed qualitatively. The results of this study conclude first, the effectiveness of fulfilling the self-assessment system in collecting BPHTB for the sale and purchase of land and or buildings in Makassar City is seen from the Makassar City BPHTB revenue data that the target amount and realization of BPHTB taxes for the 2020 to 2022 fiscal year are in the criteria of ineffectiveness. Second, the implementation of the fulfillment of the Self Assessment System on BPHTB Collection on the Sale and Purchase of Land and or Buildings in Makassar City has not been implemented because there is still interference from the tax officer (Fiskus), namely BPHTB validation, besides that there are no technical regulations in the validation process for BPHTB collection which results in legal vacuum.

Kata Kunci : Self assessment system, BPHTB, Kota Makassar