BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG SEBAGAI LEMBAGA PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

SHEVA TRISANDA A, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.

2023 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui alasan dan pertimbangan pembentuk undang-undang masih mengatur dan menempatkan BHP sebagai kurator dan mengetahui peran BHP setelah diundangkannya UUK PKPU. Penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif empiris dan jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dilakukan di Balai Harta Peninggalan Semarang yang diperoleh dari wawancara kepada narasumber dan responden dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Cara dan alat pengumpulan data penelitian yaitu studi dokumen untuk data sekunder dan pedoman wawancara untuk data primer. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa alasan UUK PKPU masih mengatur dan menempatkan BHP sebagai kurator, walaupun sudah ditambahkan Kurator Perorangan dikarenakan masih diperlukannya BHP sebagai implementasi hadirnya negara di tengah persoalan di masyarakat. Peran BHP setelah diundangkannya UUK PKPU juga masih tetap sama. Penelitian ini menyimpulkan masih diaturnya BHP sebagai kurator karena masih diperlukan sebagai wujud hadirnya negara dalam permasalahan hukum dan peran BHP setelah diundangkannya UUK PKPU tidak mengalami perubahan. Saran yang diberikan yaitu perbaikan terhadap Sumber Daya Manusia pegawai BHP serta penyelesaian kendala-kendala yang dialami dan pemisahan pelaksana tugas antara Harta Peninggalan dan Kurator Negara.

This legal research aims to find out the reasons and considerations of legislators who still regulate and place BHP as curator and to find out the role of BHP after the promulgation of the PKPU UUK. This research is empirical normative legal research and the type of research is library research and field research. The type of data used is primary data conducted at the Semarang Heritage Hall obtained from interviews with informants and respondents and secondary data obtained from literature studies. Methods and tools for collecting research data, namely document studies for secondary data and interview guidelines for primary data. The data obtained will be analyzed using qualitative methods and presented descriptively. The results of the research and discussion show that the reason for the PKPU UUK still regulates and places BHP as curator, even though the Individual Curator has been added because the BHP is still needed as an implementation of the presence of the state in the midst of problems in society. The role of BHP after the promulgation of UUK PKPU is also still the same. This study concludes that BHP is still regulated as curator because it is still needed as a manifestation of the state's presence in legal issues and the role of BHP after the promulgation of the PKPU UUK has not changed. The suggestions given are improvements to the Human Resources of BHP employees as well as the resolution of the constraints experienced and the separation of task executors between the Heritage and the State Curator

Kata Kunci : Balai Harta Peninggalan, Kepailitan, kurator Balai Harta Peninggalan, Heritage Hall, Bankruptcy, curator of Heritage Hall