PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERILAKU KORUPSI: BUKTI EMPIRIS DARI INDONESIA

RADIAT ULIL AZMI S, Samsubar Saleh, Prof. Dr., M.Soc.Sc

2023 | Skripsi | S1 ILMU EKONOMI

Desentralisasi fiskal telah terlaksana di Indonesia selama dua dekade terakhir. Penerapan desentralisasi di Indonesia bukan konsep kebijakan yang mudah karena tidak didukung oleh adanya sumber daya yang memadai dan sistem pengawasan yang lemah. Kondisi tersebut memberikan peluang kepada individu untuk melakukan kejahatan politik dengan memanfaatkan kelemahan dari kebijakan desentralisasi fiskal untuk kepentingan pribadinya, salah satunya adalah korupsi. Korupsi di Indonesia semakin mengkhawatirkan khususnya pada instansi tingkat daerah. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan awal desentralisasi fiskal, yaitu alokasi dana yang tepat sasaran dan pengawasan yang transparan. Studi ini bertujuan untuk mengkaji secara empiris pengaruh desentralisasi fiskal terhadap perilaku korupsi dan relevansinya dengan kondisi saat ini. Metode yang digunakan adalah Generalized Method of Moments (GMM) dengan memanfaatkan data panel periode 2010-2020 dari 30 Provinsi di Indonesia. Hasil studi menunjukkan bahwa kenaikan desentralisasi fiskal mempengaruhi perilaku korupsi. Akan tetapi, desentralisasi fiskal masih relevan untuk diterapkan di Indonesia, yakni untuk tujuannya meningkatkan kemandirian dan stabilitas perekonomian di tingkat daerah.

Fiscal decentralization has taken place in Indonesia over the last two decades. The implementation of decentralization in Indonesia is not an easy policy concept because adequate resources and a weak monitoring system need to support it. These conditions provide opportunities for individuals to commit political crimes by exploiting the weaknesses of the fiscal decentralization policy for their personal interests, one of which is corruption. Corruption in Indonesia is increasingly worrying, especially at regional level agencies. This differs from the initial goals of fiscal decentralization, namely, proper allocation of funds and transparent supervision. This study aims to empirically examine the effect of fiscal decentralization on corruption behavior and its relevance to current conditions. The method used is the Generalized Method of Moments (GMM) by utilizing panel data for the 2010-2020 period from 30 provinces in Indonesia. The study results show that an increase in fiscal decentralization affects corruption behavior but is still relevant for implementation in Indonesia.

Kata Kunci : Desentralisasi Fiskal, Korupsi, GMM