Evaluasi Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman

Nur Azizah Abrida Basuni, Abdul Halim, Prof., Dr., M.B.A., Ak., CA.

2023 | Tesis | MAGISTER AKUNTANSI

Isu manajemen strategis pendidikan telah menjadi isu umum di Indonesia, terutama tentang rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia dimata dunia. Hal ini menjadi hal yang krusial yang harus diperhatikan oleh bangsa Indonesia. Pembukaan UUD 1945 menyebutkan salah satu cita-cita negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karenanya, pemerintah membuat program wajib belajar 9 tahun yang dilengkapi dengan adanya dana BOS. Untuk pengelolaan dana pendidikan yang efektif dan efisien, melengkapi kekurangan dana BOS, serta melaksanakan desentralisasi pendidikan maka dibuatlah program dana BOSDA. LHP atas LK Pemda Kabupaten Sleman ditemukan adanya pengendalian pengelolaan keuangan atas dana BOSDA oleh Dinas Pendidikan belum memadai. Adanya permasalahan tersebut menimbulkan isu baru pada Dinas Pendidikan (Disdik) Sleman tentang pemenuhan akuntabilitasnya terkait program dana BOSDA. BPK merekomendasikan untuk menyusun mekanisme BOSDA dengan mempertimbangkan ketersediaan SDM. Adanya kebutuhan untuk pembuatan mekanisme baru dan mengurangi adanya kesalahan saat mekanisme berjalan dibutuhkan evaluasi secara menyeluruh atas mekanisme dana BOSDA di Disdik Sleman. Penelitian ini melakukan evaluasi menyeluruh dengan metode evaluasi CIPP pada mekanisme BOSDA, baik dari sisi pengguna yaitu instansi pendidikan dan sisi pengelola yaitu Disdik Sleman. Ditemukan bahwa akuntabilitas telah terpenuhi dan keterbatasan SDM bukan menjadi masalah utama namun masih terdapat masalah lain yang mempengaruhi. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya permasalahan yang terjadi setelah rekomendasi dilaksanakan. Permasalahan tersebut meliputi desain program, kapabilitas program, pengendalian dan strategi program dan belum adanya bagan alur dan indikator keberhasilan program menjadi hal yang harus dibenahi oleh Disdik Sleman.

The issue of strategic management of education has become a common issue in Indonesia, especially about the low quality of education in Indonesia in the eyes of the world. This is a crucial thing that must be considered by the Indonesian people. The preamble to the 1945 Constitution states that one of the ideals of the Indonesian state is to educate the nation's life. Therefore, the government created a 9-year compulsory education program equipped with BOS funds. For effective and efficient management of education funds, complementing the lack of BOS funds, and implementing decentralization of education, the BOSDA fund program was created. The LHP on the LK of the Sleman Regency Government found that the control of financial management of BOSDA funds by the Education Office was inadequate. The existence of this problem raises a new issue with the Sleman Education Office (Disdik) about fulfilling its accountability related to the BOSDA fund program. The CPC recommends drafting a BOSDA mechanism by taking into account the availability of human resources. The need to create new mechanisms and reduce errors when the mechanism is running requires a thorough evaluation of the BOSDA fund mechanism in Disdik Sleman. This research conducted a comprehensive evaluation with the CIPP evaluation method on the BOSDA mechanism, both from the user side, namely educational institutions and the management side, namely Disdik Sleman. It was found that accountability has been met and the limitations are not the main problem but there are still other issues that affect it. This is evidenced by the facts that the problems still occur after the recommendations are implemented. These problems include program design, program capabilities, program control and strategy and the absence of flowcharts and indicators of program success which surely must be addressed by the Sleman Education Office.

Kata Kunci : BOSDA, Akuntabilitas, Metode CIPP