ELIT DALAM DOMINASI PENERIMAAN KEUANGAN PARTAI GERINDRA DKI JAKARTA

SELFI ANGGRIANI, Dr. rer.pol. Mada Sukmajati, M.PP.

2023 | Tesis | MAGISTER POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Kebutuhan dana yang relatif besar untuk menggerakkan roda partai di satu sisi, dan dana dari pemerintah yang sangat terbatas di sisi lain, membuat partai sangat bergantung pada pendapatan para kadernya yang memiliki jabatan pemerintahan dan komisaris. Pengaruh elit terhadap akses pendanaan menjadi langkah partai dalam membentuk relasi kuasa antara elit atas kader yang didukung dan diberikan jabatan oleh partai. Dalam menerima sumber pendanaan, seringkali partai politik mengandalkan elit-elit yang memiliki sumber keuangan besar. Ketergantungan tersebut membuat partai dalam menjalankan fungsinya dipengaruhi oleh kepentingan pendana. Dampaknya, partai politik menjadi tidak transparan dan akuntabel dalam penerimaan keuangan. Rumusan masalah dalam penelitain ini adalah Bagaimana Dimensi Penerimaan Pembiayaan Partai Gerindra DKI Jakarta dari Perspektif Elit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Studi kasus. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa; (1). Gerindra DKI Jakarta menerima bantuan keuangan Pemprov DKI untuk Partai Politik dari hasil kursi Pileg DPRD. (2). Penerimaan Iuran Anggota terpusat ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP). (3). Gerindra hanya menerima iuran anggota dari kadernya yang memiliki jabatan di pemerintahan dan komisaris dengan kewajiban moral untuk dipotong gajinya setiap bulan oleh partai. (4). Pimpinan dan pengurus gerindra berperan sebagai elite yang mendominasi pembiayaan partai. (5). Dalam laporan keuangan penerimaan partai gerindra tidak transparan dan akuntabel terkait detail identitas dan berapa uang yang diterima dalam laporan keuangan yang diaudit. (6). Selain itu, dalam laporan penerimaan keuangan sumbangan pihak ketiga gerindra hanya menerima satu-satunya dari perusahaan milik adik dari Ketua Umum Prabowo Subianto, yaitu Hasyim Djojohadikusumo, hal ini memperlihatkan relasi kuasa keluarga Prabowo di Partai Gerindra. (7). Praktik elite dalam mendominasi penerimaan keuangan gerindra masih tertanam kuat di dalam partai politik di Indonesia, dimana pemodal sebagai penggerak kekuasaan dalam membuat kebijakan. Kontribusi penelitian ini terhadap ilmu pengetahuan yaitu dapat menambah dan memperkuat kajian - kajian yang pernah ada, terkait dengan dampak partai politik yang tidak transparan dan akuntabel serta dominasi elit partai dalam keuangan. Kedepan diharapkan demokrasi akan semakin baik apabila partai politik bisa lebih transparan, demokratis dengan tidak mengabaikan kepentingan konstituen atau kepentingan publik.

The need for relatively large funds to move the party, on the one hand, and very limited funds from the government, on the other hand, has made the party very dependent on the income of its cadres who hold government and commissioner positions. The influence of the elite on access to funding is the party's step in forming power relations between the elite and the cadres who are supported and given positions by the party. In receiving sources of funding, political parties often rely on elites who have large financial resources. This dependence makes the party in carrying out its functions influenced by the interests of the funder. As a result, political parties are not transparent and accountable in terms of financial receipts. The formulation of the problem in this research is How are the Dimensions of Acceptance of the DKI Jakarta Gerindra Party Funding from an Elite Perspective The method used in this research is a qualitative research method with a case study approach. Collecting data in this study using interview and observation techniques. The research results show that; (1). Gerindra DKI Jakarta received financial assistance from the Provincial Government of DKI for political parties from the results of seats in the Pileg DPRD. (2). Acceptance of Member Fees is centralized to the Central Leadership Council (DPP). (3). Gerindra only receives membership dues from its cadres who have positions in government and commissioners with a moral obligation to have their wages deducted every month by the party. (4). Gerindra leaders and administrators play an elite role that dominates party financing. (5). In the financial report of Gerindra party receipts it is not transparent and accountable regarding details of identity and how much money was received in the audited financial statements. (6). In addition, in the report on receipt of financial donations from third parties, Gerindra only received the only one from a company owned by the younger brother of General Chairperson Prabowo Subianto, namely Hasyim Djojohadikusumo, this shows the power relations of the Prabowo family in the Gerindra Party. (7). The practice of the elite in dominating Gerindra's financial revenues is still firmly entrenched in political parties in Indonesia, where investors are the driving force in making policies. The contribution of this research to science is that it can add to and strengthen existing studies related to the impact of political parties that are not transparent and accountable and the dominance of party elites in finance. In the future, it is hoped that democracy will get better if political parties can be more transparent, democratic by not ignoring the interests of the constituents or the public interest.

Kata Kunci : Partai Gerindra, Pendanaan Partai Politik, Elit, DKI Jakarta