EKSEKUSI PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI YANG TIDAK MEMENUHI NILAI PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

DENNY ANDRIAN K, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum

2023 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan serta implikasi hukum yang timbul sehubungan dengan eksekusi pidana tambahan uang pengganti yang belum menutupi nilai kerugian negara. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan konstruksi hukum pidana ke depan terkait eksekusi pidana tambahan uang pengganti yang tidak memenuhi nilai pengembalian kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi. Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan teknik analisis deskriptif. Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, di mana data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden dan narasumber. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini memiliki tiga kesimpulan. Pertama, proses eksekusi uang pengganti pada putusan No. 787 K/PID.SUS/2014 hingga tahun 2022 terbilang cukup lambat dan masih belum memenuhi jumlah uang pengganti yang ditetapkan di dalam putusan. Kedua, proses yang lambat ini justru bertentangan dengan kewajiban Jaksa sebagai eksekutor yang seharusnya melakukan eksekusi dengan didasarkan asas efisisen, dimana proses eksekusi seharusnya tidak berlarut-larut dan pemulihan kerugian negara dapat dilakukan secara optimal. Ketiga, diperlukan suatu konstruksi hukum pidana ke depannya terkait jangka waktu yang jelas dalam proses eksekusi pidana uang penggani bagi Jaksa Eksekutor.

This research aims to identify and analyze executions as well as reveal laws that lead to consequences with criminal executions with substitute money that has not covered the value of state losses. In addition, this research also aims to analyze and formulate the construction of criminal law in the future related to the criminal execution of substitute money that does not meet the value of returning state losses in corruption cases. This research used normative-juridical descriptive analysis techniques. This research used primary data and secondary data, where the primary data was obtained through interviews with respondents and resource people. In comparison, secondary data was obtained through library research. The data was analyzed qualitatively with a descriptive method. This research has three conclusions. First, the process of executing replacement money in decision no. 787 K/PID.SUS/2014 until 2022 is quite slow and still has not met the amount of substitute money specified in the decision. Second, this slow process conflicts with the prosecutor's obligations as an executor who should carry out executions based on the principle of efficiency, where the execution process should not be protracted, and recovery for state losses can be carried out optimally. Third, a criminal law construction is needed in the future related to a clear timeframe in the criminal execution process for substitute money for the Executing Prosecutor.

Kata Kunci : tindak pidana korupsi, kerugian negara, pidana pembayaran uang pengganti, eksekusi