Peluang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Genosida dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Pada Etnis Rohingya di Rakhine Myanmar

M. ILHAM ADEPIO, Prof. Dr. Agustinus Supriyanto, S.H., M.Si.

2023 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peluang penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan internasional sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998, khususnya dalam penelitian ini peluang penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan pada Etnis Rohingnya di Rakhine Myanmar baik melalui Mahkamah Pidana Internasional (MPI) sebagai pengadilan pidana internasional permanen yang memiliki yurisdiksi atas individual criminal responsibility maupun melalui penerapan yurisdiksi universal jika mekanisme MPI gagal ditempuh. Penelitian hukum dalam Tesis ini merupakan penelitian hukum menggunakan metode normative yang bersifat deskriptif, yang mana menjelaskan peluang penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan internasional pada Etnis Rohingnya Myanmar melalui MPI berdasarkan Statuta Roma 1998 berikut peluang lain yaitu melalui penerapan yurisdiksi universal sebagai akibat kejahatan internasional yang digolongkan sebagai pelanggaran terhadap jus cogens dan pemenuhan kewajiban obligation erga omnes. Adapun sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian terhadap data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa, pertama, kekerasan, penganiayan hingga pembunuhan yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar rentang tahun 2016 �¢ï¿½ï¿½ 2017 terhadap Etnis Rohingnya selain merupakan pelanggaran HAM berat terhadap HAM yang telah diakui dan diatur dalam norma-norma HAM internasional juga merupakan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan serangkaian tindakan terorganisir dan sistemik yang bertujuan untuk menghancurkan sebagian atau seluruhya Etnis Rohingnya. Kedua, bahwa peluang penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan internasional sebagaimana kejahatan diatur dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998 dalam hal ini penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan pada Etnis Rohingnya di Myanmar dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 13 (b) Statuta Roma 1998 di mana suatu kasus dirujuk kepada Jaksa Penuntut MPI oleh Dewan Keamanan PBB yang bertindak berdasarkan Bab VII Piagam PBB. Dalam hal ini peluang penegakan hukum pidana internasional terhadap pelaku kejahatan genosida pada Etnis Rohingnya dapat dilakukan seperti halnya penegakan hukum pidana internasional terhadap pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan di Libya yaitu Presiden Libya Muammar al-Qaddafi. Selain itu peluang penegakan hukum pidana internasionl juga dapat dilakukan dengan menerapkan yurisdiksi universal sebagaimana penegakan hukum oleh pengadilan Belgia yang menerapkan yurisdiksi universal terhadap Ariel Sharon dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan yang saat itu pasukan Israel melakukan kejahatan genosida peristiwa Sabra Shatila-Lebanon 1982.

This research aims to find out the opportunities for law enforcement against perpetrators of international crimes as stipulated in Article 5 of the 1998 Rome Statute, especially in this study the opportunities for law enforcement against perpetrators of genocide and crimes against humanity against ethnic Rohingya in Rakhine Myanmar either through the International Criminal Court (MPI) as a permanent international criminal court that has jurisdiction over individual criminal responsibility or through the application of universal jurisdiction if the MPI mechanism fails. The legal research in this thesis is a descriptive normative method, which explains the opportunities for law enforcement against perpetrators of international crimes against Myanmar's ethnic Rohingya through the MPI based on the 1998 Rome Statute and other opportunities, namely through the application of universal jurisdiction as a result of international crimes classified as violations of jus cogens and fulfilment of erga omnes obligations. The source of data in this research comes from secondary data which includes primary, secondary and tertiary legal materials. Then the data is analysed by using qualitative method. Based on the research that has been conducted, the author concludes that, first, violence, persecution and murder committed by the Government of Myanmar in 2016-2017 against ethnic Rohingya are not only gross human rights violations against human rights that have been recognised and regulated in international human rights norms but also crimes of genocide and crimes against humanity with a series of organised and systemic actions aimed at destroying part or all of ethnic Rohingya. Second, that opportunities for law enforcement against perpetrators of international crimes as crimes are regulated in Article 5 of the 1998 Rome Statute in this case law enforcement against perpetrators of crimes against ethnic Rohingnya in Myanmar can be carried out based on the provisions of Article 13 (b) of the 1998 Rome Statute where a case is referred to the MPI Prosecutor by the UN Security Council acting under Chapter VII of the UN Charter. In this case, the opportunity for international criminal law enforcement against perpetrators of genocide crimes against ethnic Rohingya can be carried out as well as international criminal law enforcement against perpetrators of crimes against humanity in Libya, namely Libyan President Muammar al-Qaddafi. In addition, international criminal law enforcement opportunities can also be carried out by applying universal jurisdiction as law enforcement by Belgian courts that apply universal jurisdiction against Ariel Sharon in his capacity as Minister of Defence at that time Israeli forces committed the crime of genocide in the 1982 Sabra Shatila-Lebanon incident.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana Internasional, Mahkamah Pidana Internasional, Kejahatan Genosida, Etnis Rohingnya