ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI KEBUN KURMA DENGAN AKAD ISTISHNA (Studi Kasus Antara PT. KKI Dengan Tuan K Dan Tuan E Di Kabupaten Kampar)

MEUTIAH FARADISA, Dr. Ninik Darmini. S.H., M.Hum.

2023 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan perjanjian jual beli kebun kurma dengan akad istishna antara PT. KKI dengan Tuan K dan Tuan E serta untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelindungan hukum bagi para pembeli kebun kurma dengan akad istishna kepada PT. KKI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara in action (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu. Penelitian ini juga merupakan penelitian yang bersifat deskriptif-analitis. Perjanjian yang dilakukan oleh PT. KKI dengan Tuan K dan Tuan E merupakan perjanjian yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan karena PT. KKI tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan kegiatan usaha tersebut karena tidak mengantongi izin dan tidak menguasai tanah secara sah, serta jual beli benda tidak bergerak tidak sesuai peraturan yang ada sehingga perjanjian jual beli kebun kurma dengan akad istishna antara PT. KKI dengan Tuan K dan Tuan E merupakan perjanjian yang tidak sah dan batal demi hukum baik menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari�ah maupun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pelindungan hukum secara preventif bagi para investor diberikan melalui persyaratan yang harus dilengkapi oleh perusahaan sebelum melakukan kegiatan usaha yang diatur dalam berbagai undang-undang, serta memperhatikan syarat sah perjanjian terutama pada syarat objektif. Sementara perlindungan hukum secara represif dengan adanya hak untuk investor menuntut di depan pengadilan dengan alas hukum Pasal 1365 KUHPerdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan menuntut ganti rugi materiil maupun immaterial dan tuntutan pidana penipuan sesuai Pasal 378 KUHP.

This study aims to find out and analyze the validity of the agreement for the sale and purchase of date palm plantations with the istishna agreement between PT. KKI with Mr. K and Mr. E and to find out and analyze how the legal protection for buyers of date palm plantations with istishna agreement to PT. KKI is based on existing laws and regulations. This research is a normative-empirical legal research that examines the implementation or implementation of positive legal provisions (legislation) and written documents in action (factual) at a certain legal event. This research is also a descriptive-analytical study. Agreement entered into by PT. KKI with Tuan K and Tuan E is an agreement that is not in accordance with the laws and regulations because PT. KKI does not have legal authority to carry out these business activities because it does not have a permit and does not legally control the land, and the sale and purchase of immovable objects is not in accordance with existing regulations so that the agreement to buy and sell date palm plantations with an istishna agreement between PT. KKI does not have legal authority to carry out these business activities because it does not have a permit and does not legally control the land, and the sale and purchase of immovable objects is not in accordance with existing regulations so that the agreement for the sale and purchase of date palm plantations with an istishna agreement between PT. KKI with Mr. K and Mr. E is an invalid and null and void agreement both according to the Compilation of Shari'a Economic Law and according to the Civil Code. Preventive legal protection for investors is provided through requirements that must be completed by the company before carrying out business activities regulated in various laws, as well as paying attention to the legal terms of the agreement, especially on objective terms. Meanwhile, legal protection is repressive with the right for investors to sue before the court on the legal basis of Article 1365 of the Civil Code regarding Unlawful Acts (PMH) by demanding material and immaterial damages and criminal fraud charges in accordance with Article 378 of the Criminal Code, criminal charges for not fulfilling achievements based on Article 62 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Kata Kunci : Keabsahan Kontrak, Jual Beli Kebun Kurma, Perlindungan Hukum Bagi Pembeli