Pelaksanaan Pendaftaran Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pada Sistem AHU Online Kementerian Hukum dan HAM

TIARANI SOBDHA A, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.

2023 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji dan menganalisis implementasi pendaftaran pendirian Perkumpulan pada sistem AHU Online Kementerian Hukum dan HAM; (2) mengkaji dan menganalisis faktor penyebab pendirian badan hukum Perkumpulan ditolak saaat verifikasi di sistem AHU Online; (3) mengkaji dan menganalisis tanggung jawab Notaris terkait pendaftaran pendirian Perkumpulan yang ditolak pada sistem AHU Online. Penelitian ini menggunakan kombinasi antara penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian normatif-empiris termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data dengan bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum. Penelitian lapangan dilakukan untuk menemukan secara spesifik dan nyata tentang pendaftaran perkumpulan yang ditolak dengan metode wawancara dan observasi. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dengan menggambarkan secara tepat suatu keadaan mengenai badan hukum Perkumpulan. Setelah data-data dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil analisis menunjukkan bahwa: Pelaksanaan pendaftaran pendirian perkumpulan secara online ini didasarkan pada Permenkumham No. 3 Tahun 2016 dan Permenkumham No. 10 Tahun 2019. Implementasi pendaftaran pendirian badan hukum Perkumpulan yang dilakukan melalui layanan sistem AHU Online mengalami kendala dalam praktiknya yaitu pada Akta pendirian badan hukum perkumpulan sering terjadi penolakan dikarenakan isi Anggaran Dasar yang tidak sesuai, penggunaan nama Perkumpulan yang tidak memenuhi syarat serta maksud dan tujuan kegiatan yang bersifat komersil. Notaris sebagai pejabat umum diberi wewenang untuk membuat akta pendirian badan hukum Perkumpulan, juga memiliki tanggung jawab terhadap pendaftaran pendirian perkumpulan jika permohonan tersebut ditolak oleh sistem AHU Online dengan menyesuaikan data isian pada akta pendirian yang sudah dibuat.

This study aims to: (1) examine and analyze the implementation of association registration in the AHU system Online Ministry of Law and Human Rights; (2) reviewing and analyzing the factors causing the establishment of the Association legal entity to be rejected during verification in the AHU system Online; (3) review and analyze the responsibilities of the Notary regarding the registration of the establishment of the Association which was rejected in the AHU system Online. This study uses a combination of normative and empirical legal research. Normative-empirical research is included in the type of library research and field research. Library research was conducted to obtain data with primary, secondary and non-legal materials. Field research was conducted to find out the specifics and facts about the registration of rejected associations by interview and observation methods. This research is descriptive in nature, namely by accurately describing a situation regarding the association's legal entity. After the data was collected it was analyzed qualitatively using deductive method. The results of the analysis show that: The online registration for the establishment of associations is based on Permenkumham No. 3 of 2016 and Permenkumham No. 10 of 2019. Implementation of registration of association legal entity establishment which is carried out through the AHU system service Online encountered problems in practice that is the deed of establishment of the association's legal entity is often rejected because the Articles of Association are not in accordance, the use of the name of the association that does not meet the requirements and the intent and purpose of activities that are commercial in nature. The notary as a public official is authorized to make the deed of establishment of the legal entity of the Association, also has the responsibility for registering the establishment of the association if the application is rejected by the AHU system Online by adjusting the filling data with the deed of establishment that has already been made.

Kata Kunci : Akta Pendirian Badan Hukum Perkumpulan, Perkumpulan, Sistem AHU Online, Tanggung Jawab Notaris.