Kartel Impor Komoditas Pangan Dalam Setting Kelembagaan : Kasus Impor Daging Sapi dan Bawang Putih di Indonesia

TONNY TIMBUL P T, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo; Dr. Gabriel Lele, M.Si, Dr. Suripto, MPA

2023 | Disertasi | DOKTOR MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Penelitian ini berjudul "Kartel Impor Komoditas Pangan Dalam Setting Kelembagaan : Kasus Impor Daging Sapi dan Bawang Putih di Indonesia". Secara empirik, topik ini penting dikaji karena walaupun regulasi tentang impor komoditas pangan dan kewenangan otoritas persaingan usaha terus diperbaharui namun pada faktanya praktik kartel komoditas pangan masih tetap berlangsung. Sedangkan dalam dimensi teoretik, kajian tentang tumbuh dan bertahannya kartel memungkinkan pendekatan yang berbeda tidak hanya bertumpu pada perspektif ekonomi murni namun juga dari perspektif lain yang bertumpu pada ekonomi politik kelembagaan. Kelembagaan tidak hanya memberikan kerangka dasar dalam pertukaran ekonomi, tetapi juga bagaimana tindakan kolektif aktor menentukan alternatif yang mereka inginkan berdasarkan kalkulasi rationalitas. Hal ini dimodelkan dalam tindakan ekonomi untuk mengakomodir preferensi para aktor politisi, birokrat dan pelaku usaha dengan menggunakan perspektif rational choice institutionalism. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode multiple case study dengan memperlakukan setiap kasus dengan pendekatan yang berbeda (Patton, 2002). Pendekatan ini digunakan untuk menggali informasi dalam rangka menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Terdapat empat kasus kartel impor dalam penelitian ini yang terdiri dari 2 kasus kartel impor komoditas daging sapi dan 2 kasus kartel impor komoditas bawang putih. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, pengamatan dan telaah literatur/dokumentasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan konsep Institutional Analysis of Development (IAD) Osrom, Gardner dan Walker (1994). Hasil penelitan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan keberlangsungan kartel antara impor komoditas daging sapi dan impor komoditas bawang putih. Perbedaan keberlangsungan kartel karena adanya perbedaan pengaturan kelembagaan yaitu kebijakan impor dan kebijakan swasembada diantara dua komoditas tersebut. Pengaturan kelembagaan melalui kuota impor membuka jalan bagi praktik kartel impor komoditas pangan. Hal ini juga merupakan sebuah paradoks dalam kebijakan publik. Sebuah kebijakan publik harusnya berdasar pada pencapaian tujuan yang berakhir pada solusi pemecahan masalah publik. Kebijakan publik yang seharusnya bersifat problem solving (pemecahan masalah) namun dalam konteks ini malah tidak dapat mengurai permasalahan yang ada malah semakin menambah permasalahan Penelitian ini juga menemukan temuan-temuan penting antara lain sebagai berikut: 1) aksi kolektif dapat diwujudkan karena adanya perbedaan sumber daya dan preferensi yang dimiliki aktor, 2) ambiguitas otoritas dan private regardedness kebijakan impor komoditas pangan 3) korupsi dalam impor komoditas pangan dilakukan dengan instrument abuse of power dan patronase politik

This research is entitled "Cartel of Food Commodity Import in Institutional Setting: The Case of Beef and Garlic Imports in Indonesia". Empirically, this topic is important to study because although the regulations on food commodity imports and the authority of the business competition authority are continuously updated, in fact the practice of food commodity cartels is still ongoing. Meanwhile, in the theoretical dimension, the study of the growth and survival of cartels allows for a different approach not only from a purely economic perspective but also from another perspective that relies on institutional political economy. Institutions not only provide the basic framework for economic exchange, but also how the collective actions of actors determine their preferred alternatives based on rationality calculations. This is modeled in economic action to accommodate the preferences of politicians, bureaucrats and business actors using a rational choice institutionalism perspective. This research uses a qualitative approach with a multiple case study method by treating each case with a different approach (Patton, 2002). This approach is used to explore information in order to find answers to the research questions. There are four import cartel cases in this study, consisting of 2 cases of beef commodity import cartel and 2 cases of garlic commodity import cartel. Data were collected through in-depth interviews, observations and literature/documentation review. The analysis was conducted using the Institutional Analysis of Development (IAD) concept of Osrom, Gardner and Walker (1994). The results show that there are differences in cartel sustainability between beef and garlic imports. The difference in cartel sustainability is due to differences in institutional arrangements, namely import policies and self-sufficiency policies between these two commodities. Institutional arrangements through import quotas pave the way for cartel practices in food commodity imports. This is also a paradox in public policy. A public policy should be based on achieving goals that end in solving public problems. Public policy should be problem-solving, but in this context, it cannot even unravel the existing problems. This research also found important findings including the following: 1) collective action can be realized due to differences in resources and preferences owned by actors, 2) ambiguity of authority and private regardedness of food commodity import policies 3) corruption in food commodity imports is carried out by instruments of abuse of power and political patronage.

Kata Kunci : kartel, kelembagaan, komoditas pangan, rational choice institutionalism