FORMULASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PLTN UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU 2045: Studi Kasus Program Persiapan Pembangunan PLTN di Indonesia

TRI HASTUTI, Suripto, S.IP., M.P.A., Ph.D.

2023 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Penelitian ini berangkat dari krisis energi bersih yang mendorong pemerintah membangun PLTN di Indonesia. Namun demikian krisis energi bersih itu belum terselesaikan karena kebijakan pembangunan PLTN yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden belum dapat diimplementasikan. Hal ini dikarenakan tahap satu pembangunan PLTN masih terdapat kekurangan yaitu pertama komitmen pemerintah, kedua pembentukan Peraturan Presiden tentang OPPEN, dan ketiga masih rendahnya keterlibatan pemangku kepentingan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan strategi studi kasus untuk mengeksplorasi program persiapan pembangunan PLTN di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori formulasi kebijakan, teori pembangunan, teori pilihan rasional dan proses kebijakan, karena toeri dan proses kebijakan tersebut dapat digunakan dalam membangun ide dan memberikan gambaran argumentasi yang lebih baik dalam pembuatan kebijakan. Proses pembuatan kebijakan pembangunan PLTN saat ini baru sampai tahap adopsi kebijakan. Proses ini tidak sesuai dengan proses pembuatan kebijakan menurut William N. Dunn yang menjelaskan bahwa tahapan proses pembuatan kebijakan meliputi penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Tahapan formulasi kebijakan pembangunan PLTN untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045 terdiri dari mapping aktor dan kepentingan aktor dalam kebijakan Pembangunan PLTN di Indonesia dan analisis aspek-aspek formulasi kebijakan pembangunan PLTN pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014. Kebijakan pembangunan PLTN di Indonesia agar dapat diimplementasikan maka diperlukan penetapan Peraturan Presiden tentang OPPEN, meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dan meningkatkan komitmen pemerintah.

This research departs from the clean energy crisis that prompted the government to build nuclear power plants in Indonesia. However, the clean energy crisis has not yet been resolved because the nuclear power plant construction policies stipulated in laws, government regulations, and presidential regulations cannot be implemented. This is because, in phase one of the construction of the NPP, there are still deficiencies, namely first, the government���¢�¯�¿�½�¯�¿�½s commitment, secondly, the establishment of a Presidential Regulation on OPPEN, and third the involvement of stakeholders is still low. This study uses a qualitative method and a case study strategy to explore the preparatory program for constructing nuclear power plants in Indonesia. This study uses the theory of policy formulation, development theory, rational choice theory, and policy-making process, because these theories and policy processes can be used to build ideas and provide a better description of arguments in policy- making. The policy-making process for nuclear power plant development is currently only at the policy adoption stage. This process is not in accordance with the policy-making process according to William N. Dunn who explained that the stages of the policy-making process include agenda setting, policy formulation, policy adoption, policy implementation, and policy evaluation. The stages of the formulation of the NPP development policy to realize an advanced Indonesia in 2045 consist of mapping actors and the interests of actors in the NPP development policy in Indonesia and analysis of aspects of the NPP development policy formulation in Government Regulation Number 79 of 2014. In order for the NPP development policy in Indonesia to be implemented, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation on OPPEN, increasing stakeholder involvement and increasing government commitment.

Kata Kunci : Proses pembuatan kebijakan, Formulasi Kebijakan, PLTN, Indonesia Maju 2045