PERANAN MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH (MPPD) TERHADAP PPAT YANG MELAKUKAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA SUAP DI KABUPATEN SANGGAU

AGNESYA MYNERPHA, Agnesya Mynerpha, Destri Budi Nugraheni, (Almarhum) Sutanto

2023 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis peranan MPPD terhadap pencegahan tindak pidana suap yang dilakukan oleh PPAT di Kabupaten Sanggau dan peranan MPPD terhadap pelanggaran tindak pidana suap yang dilakukan oleh PPAT di Kabupaten Sanggau. Jenis penelitian yang dilakukan dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sanggau dan Kota Pontianak. Penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dan studi lapangan melalui wawancara untuk mendapatkan data primer. Hasil penelitian menguraikan bahwa peran Majelis Pembina dan Pengawas Daerah (MPPD) terhadap PPAT yang melakukan pelanggaran tindak pidana suap yang dilakukan oleh PPAT di Kabupaten Sanggau telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, namun masih terjadi adanya tindak pidana suap yang terjadi dalam lingkup Kantor Pertanahan maupun pelaksanaan jabatan PPAT. MPPD Kabupaten Sanggau melakukan upaya pencegahan dengan cara Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WPK) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana suap dilingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau. MPPD Kabupaten Sanggau dengan peran pengawasan melalui penegakan hukum memeriksa dan menjatuhkan sanksi kepada PPAT yang melakukan pelanggaran tindak pidana suap, sedangkan peran pembinaan MPPD Kabupaten Sanggau diberikan melalui perlindungan hukum dari MPPD berupa pendampingan terhadap PPAT yang terlibat tindak pidana suap di dalam maupun di luar lembaga peradilan.

The purpose of this study was to identify and analyze the role of the MPPD in preventing bribery committed by PPAT in Sanggau Regency and the role of the MPPD in the violation of bribery committed by PPAT in Sanggau Regency. This type of research is categorized as "empirical normative legal research." Primary and secondary data were used. The location of this research was carried out in Sanggau Regency and Pontianak City. This research was conducted by means of library research to obtain secondary data and field studies through interviews to obtain primary data. The results of the study describe that the role of the Regional Trustees and Supervisory Council (MPPD) against PPATs who commit bribery offenses committed by PPATs in Sanggau Regency has been carried out in accordance with statutory provisions, but there are still bribery crimes that occur within the scope of the Land Office as well as the implementation of PPAT positions. The MPPD of Sanggau Regency has taken preventive measures by establishing a Corruption-Free Area Integrity Zone (WPK) at the Sanggau Regency Land Office, which aims to prevent bribery from occurring within the Sanggau Regency Land Office. The Sanggau Regency MPPD with a supervisory role through law enforcement will examine and impose sanctions on PPATs who commit bribery offenses and the Sanggau Regency MPPD guidance role is provided through legal protection from the MPPD in the form of assistance to PPATs who are involved in bribery inside and outside the judiciary.

Kata Kunci : Majelis Pembina dan Pengawas Daerah, Pengawasan , Pencegahan, sanksi, PPAT, Tindak Pidana Suap