Penetapan Pemerintah Republik Indonesia Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Sebagai Teroris (Suatu Tinjauan Etika Politik)

RIHLATUL UMAH, Dr. Ahmad Zubaidi, M.Si. ; Drs. Syafiq Effendhy, M.Si.

2023 | Skripsi | S1 FILSAFAT

Penelitian ini berjudul "Penetapan Pemerintah Republik Indonesia Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Sebagai Teroris (Suatu Tinjauan Etika Politik)". Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis dimensi-dimensi etika politik terhadap kebijakan pemerintah dalam menetapkan status teroris terhadap KKB Papua. Penetapan pemerintah RI terhadap KKB Papua sebagai teroris merupakan upaya penegakan hukum terhadap para pelaku tindak kekerasan guna memulihkan keamanan di Papua. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif di bidang filsafat dengan model tentang masalah aktual yang dilakukan melalui studi pustaka. Data diambil dari buku, jurnal, karya ilmiah, dan sumber internet yang berkaitan dengan objek material yaitu penetapan pemerintah RI terhadap KKB Papua sebagai teroris dan objek formal yaitu etika politik. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode hermeneutika filosofis dengan unsur-unsur metodis deskripsi, kesinambungan historis, interpretasi, heuristika, dan refleksi kritis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan pemerintah RI terhadap KKB Papua sebagai teroris semakin menegaskan penggunaan pendekatan keamanan daripada pendekatan kemanusiaan dalam menghadapi KKB Papua. Dimensi etika politik terdiri dari tujuan, sarana, dan aksi politik. Perspektif etis tidak pernah menghalalkan segala cara untuk meraih suatu tujuan, walau tujuan yang hendak dicapai itu baik. Upaya efektif dalam menangani tindak kekerasan KKB Papua sejatinya dibutuhkan, namun pelaksanaannya harus tetap menjamin keadilan, kemakmuran, dan keamanan kolektif bagi masyarakat Papua secara menyeluruh.

This research is entitled "The Indonesian Government's Determination of the Papuan Armed Criminal Groups as Terrorist (A Review of Political Ethics)". This study aims to describe and analyze the political ethics dimensions of the government's policy in determining the terrorist status of the Papuan Armed Criminal Groups. The Indonesian government's determination of the Papuan Armed Criminal Groups as terrorist is a law enforcement measure against perpetrators of acts of violence in order to maintain security in Papua. This research is qualitative by using the actual problem research model with literature sources. The data were taken from books, journals, scientific papers, and internet sources related to material objects, Indonesian government's policy by designating the Papuan Armed Criminal Groups as terrorist and formal objects, political ethics. The research method used is philosophical hermeneutic with methodical elements of description, historical continuity, interpretation, heuristics, and critical reflection. The results of this research explain that the Indonesian government's determination of the Papuan Armed Criminal Groups as terrorist further emphasizes the use of a security approach rather than a humanitarian approach in dealing with the Papuan Armed Criminal Groups. The dimensions of political ethics consists of policy, polity, and politics. The ethical perspective never justifies any means to achieve a goal, even though the goal to be achieved is good. Effective efforts to deal with the violence acts of the Papuan Armed Criminal Groups are actually needed, but their implementation must ensure justice, prosperity, and collective security for Papuan.

Kata Kunci : KKB Papua, Etika Politik, Pendekatan Keamanan