IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAPPI

ALICIA BASRI, Dr. Hendry Julian Noor, S.H.,M.Kn.

2022 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian dalam Penulisan Hukum ini secara objektif bertujuan untuk mengetahui kesesuaian prinsip-prinsip good governance yang diterapkan di Indonesia dalam mengelola keuangan daerah sehingga terciptanya good financial governance di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mappi. Selanjutnya bertujuan untuk mengetahui pengimplementasian dan faktor pendukung serta penghambat terhadap jalannya prinsip-prinsip good governance tersebut di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mappi. Penelitian dalam Penulisan Hukum ini merupakan penelitian hukum normatif empiris yang di dalamnya berisi penelitian lapangan untuk memperoleh data primer yang berkaitan dengan implementasi peraturan-peraturan yang sudah dikaji sebelumnya di lapangan dan penelitian hukum secara kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji peraturan- peraturan terkait topik yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan metode kualitatif, yang selanjutnya disusun secara sistematis dan dikaitkan dengan peraturan hukum yang relevan. Terdapat dua kesimpulan hasil penelitian dalam Penulisan Hukum ini, Pertama, implementasi prinsip good financial governance di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mappi telah sesuai dengan aturan yang berlalu. Terkait transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kabupaten Mappi telah dilakukan sesuai dengan kaidah transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan sehingga semua pihak dapat mengakses laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan. Kedua, faktor pendukung dalam pengimplementasian prinsip good financial governance di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mappi adalah adanya komitmen dari Kepala BPKAD Kabupaten Mappi, Pimpinan Daerah dan seluruh pegawai untuk melaksanakan prinsip good governance, sedangkan faktor penghambat adalah terbatasnya kompetensi sumber daya manusia akibat mutasi jabatan dan aplikasi SIPKD yang belum memadai dan selalu diperbaharui setiap tahunnya.

This Legal Research objectively aims to determine the suitability of the principles of good governance applied in Indonesia in managing regional finances to create good financial governance in the Mappi Regency Regional Financial and Asset Management Agency. Furthermore, it aims to determine the implementation and supporting and inhibiting factors for implementing the principles of good governance in the Mappi Regency Regional Financial and Asset Management Agency. This legal research uses empirical normative law, which contains field research to obtain primary data relating to the implementation of regulations that have been previously studied in the field, and legal research in literature which aims to bring secondary data by reviewing rules related to the topic under study. This research is descriptive in nature and uses qualitative methods, which are then arranged systematically and linked to relevant legal regulations. There are two conclusions from the research results in this legal writing. First, implementing the principles of good financial governance in the Mappi Regency Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) is to follow the rules that have passed. Regarding transparency in regional financial management at the BPKAD of Mappi Regency, it has been carried out in accordance with the principles of transparency and accountability in the presentation of financial reports so that all parties can access financial statements as needed. Second, the supporting factor in implementing the principles of good financial governance at the Mappi Regency Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) is the commitment of the Head of the Mappi Regency BPKAD, Regional Leaders, and all employees to implement the principles of good governance. In contrast, the inhibiting factor is the limited competence of human resources due to job mutations and inadequate SIPKD applications, which are inadequate and are constantly updated every year.

Kata Kunci : Prinsip Good Governance, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah