PENANGANAN PERKARA PIDANA OLEH PENUNTUT UMUM BERDASARKAN PENDEKATAN AKSES KEADILAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

NIDYA EKA PUTRI, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M. (HR)., Ph.D.

2023 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika Penuntut Umum dalam menerapkan Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana ditinjau dari implementasi dan hambatan terkait kapasitas Penuntut Umum dalam pemenuhan akses keadilan terhadap anak korban kekerasan seksual dan upaya ke depannya untuk optimalisasi penerapan pedoman ini. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, dengan metode penelitian yakni studi kepustakaan dan wawancara terhadap responden dan narasumber, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara deskriktif kualitatif. Penelitian ini secara spesifik menganalisis data yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Kejaksaan Negeri Pelalawan yang termasuk wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau di Provinsi Riau. Penelitian ini memperoleh dua kesimpulan. Pertama, problematika yang ditinjau dari implementasi pedoman ini oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Kejaksaan Negeri Pelalawan sebagai wujud pemenuhan akses keadilan terhadap anak korban kekerasan seksual ditinjau dari tiga kerangka hak yakni, hak atas perlindungan, hak atas penanganan dan hak atas pemulihan, yang diperkuat dengan diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Oleh karena pedoman ini baru diberlakukan dalam waktu kurang dari dua tahun, maka Penuntut Umum belum mengimplementasikan pedoman ini secara optimal. Problematika yang ditinjau dari hambatan terkait kapasitas Penuntut Umum dalam menerapkan pedoman ini antara lain belum semua Penuntut Umum memiliki perspektif anak korban, sedangkan pemenuhan akses keadilan terhadap anak korban kekerasan seksual telah diakomodir dalam Guidelines on the Role of Prosecutors dan kurangnya sosialisasi internal kepada para Penuntut Umum terkait pemberlakuan pedoman ini. Kedua, upaya ke depannya untuk mengoptimalkan penerapan pedoman ini dilakukan melalui penguatan kapasitas Penuntut Umum dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait penanganan perkara yang melibatkan anak (anak korban), sosialisasi internal dan eksternal serta pengawasan dan pemantauan internal terkait kinerja Penuntut Umum dalam penanganan perkara pidana, khususnya perkara kekerasan seksual terhadap anak.

This research aims to analyze the problems of Public Prosecutor in applying the Prosecutor's Office Guidelines of the Republic of Indonesia Number 1 of 2021 concerning Access to Justice for Women and Children in Handling Criminal Cases in terms of implementation and obstacles related to the capacity of the Public Prosecutor in fulfilling access to justice for child victims of sexual violence and efforts in the future to optimize the application of these guidelines. This research is empirical-normative legal research, with research methods are literature study and interviews with respondents and informants, then the data obtained is analyzed descriptively qualitatively. This study specifically analyzes data obtained from the Pekanbaru District Attorney's Office and the Pelalawan District Attorney's Office which are included in the jurisdiction of the Riau High Court in Riau Province. This research obtained two conclusions. First, the problems viewed from the implementation of these guidelines by Public Prosecutor at the Pekanbaru District Attorney's Office and the Pelalawan District Prosecutor's Office as a form of fulfilling access to justice for child victims of sexual violence are viewed from three frameworks of rights namely, the right to protection, the right to treatment and the right to recovery, which strengthened by the promulgation of Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. Because these guidelines have only been enforced in less than two years, Public Prosecutor has not implemented these guidelines optimally. Problems in terms of obstacles related to the capacity of Public Prosecutor in implementing these guidelines include not all Public Prosecutors have the perspective of child victims, while fulfilling access to justice for child victims of sexual violence has been accommodated in the Guidelines on the Role of Prosecutors and the lack of internal outreach to Public Prosecutors regarding the implementation of these guidelines. Second, future efforts to optimize the application of these guidelines are carried out through strengthening the capacity of Public Prosecutor by participating in education and training related to handling cases involving children (child victims), internal and external outreach as well as internal supervision and monitoring related to the performance of Public Prosecutor in handling criminal cases, particularly in cases of sexual violence against children.

Kata Kunci : Kata Kunci: Akses Keadilan, Anak Korban, Kekerasan Seksual, Penuntut Umum. Keywords: Access to Justice, Child Victims, Sexual Violence, Public Prosecutor.