TATA KELOLA KOLABORATIF BADAN USAHA MILIK DESA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH (Kasus Pada Bumdes Panggung Lestari dan Bumdes Mandiri Kepek)

Rahmiyenti Zarni, Dr. Agus Heruanto Hadna, M.Si

2023 | Tesis | MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Peran Bumdes dalam bidang pengelolaan sampah di Indonesia sangat penting terutama di pedesaan Indonesia. Namun hanya sedikit Bumdes yang bergerak di bidang pengelolaan sampah dapat terus beroperasi bahkan mendapatkan keuntungan yang besar. Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola kolaboratif pada badan usaha milik desa bidang pengelolaan sampah pada Bumdes Panggung Lestari dan dan Bumdes Mandiri Kepek di Provinsi Yogyakarta serta mengetahui faktor pendorong dan penghambat tata kelola kolaboratif pada kedua Bumdes tersebut. Untuk itu penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dengan cara wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang terkait dengan tata kelola kolaboratif dan data sekunder yang didapatkan melalui peraturan, buku, artikel, dokumen, media sosial, jurnal dan laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan yang mencolok mengenai tata kelola kolaboratif Bumdes Panggung Lestari yang telah mendapatkan penghargaan dengan Bumdes Mandiri Kepek mulai dari latar belakang pendirian, pimpinan yang fasilitatif, desain kelembagaan. Pada proses kolaborasi terdapat poin penting yang menentukan keberhasilan tata kelola kolaboratif bumdes yaitu dialog tatap muka atau pertemuan langsung yang intens berdampak pada siklus proses kolaboratif. Hasil yang mencolok dari model tata kelola kolaboratif adalah keberhasilan berupa keuntungan bumdes, jumlah kerjasama atau stakeholder yang dapat mengatasi keterbatasan sumber daya, serta inovasi dan adaptasi tata kelola kolaboratif bumdes kedepannya. Adapun faktor pendorong tata kelola kolaboratif kedua bumdes ini adalah pimpinan yang fasilitatif, adanya insentif, keterbukaan antar aktor, keterlibatan waktu yang lama, dukungan finansial dari pemerintah desa serta adanya dukungan dari masyarakat. Sedangkan untuk faktor penghambatnya adalah komunikasi antar stakeholder terhadap inovasi terbaru, proses kolaborasi yang tidak sempurna, kurangnya identifikasi sumber daya, waktu yang pendek dan belum ada peraturan yang mengikat komitmen antar stakeholder.

In the recent decade, the waste management problem is increasing significantly worldwide. Therefore, the role of the governance of village-owned enterprises (Bumdes) in waste management in Indonesia, especially in rural areas, has many problems. Only a few Bumdes engaged in waste management can continue to operate and even get large profits. This study aims to analyze the collaborative governance of village-owned enterprises (bumdes) in waste management at Bumdes Panggung Lestari and Bumdes Mandiri Kepek in Yogyakarta Province and to find out the driving and inhibiting factors of collaborative governance at both. To address the objective of the study, a qualitative approach is used. Primary data was collected by interviews with parties related to collaborative governance, and secondary data was obtained through regulations, books, articles, documents, social media, journals, and related reports. The results of this study are that there are differences regarding the collaborative governance of Bumdes Panggung Lestari which has received awards from Bumdes Mandiri Kepek. First in factual concepts in the founding background, facilitative leadership, and institutional design. In the collaboration process, there are important points that determine the success of collaborative governance of bumdes is face-to-face dialogue or direct meetings that have an intense impact on the collaborative process cycle. The main results of the successful collaborative governance model are Bumdes profits, the number of collaborations or stakeholders that can overcome limited resources, innovation, and adaptation of collaborative governance in the future. The driving factors for the collaborative governance of the two bumdes are facilitative leadership, incentives, openness between actors, long-time involvement, financial support from the village government, and support from the community. Whereas the inhibiting factors are communication between stakeholders regarding the latest innovations, imperfect collaboration processes, lack of identification of resources, short timeframes, and no regulations binding commitments between stakeholders.

Kata Kunci : Tata kelola kolaboratif, Bumdes, Badan Usaha Milik Desa, Pengelolaan sampah desa